Politisi PKS: Tak Pantas Pejabat dan Keluarga Petantang-petenteng dengan Harta

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati
Sumber :
  • DPR RI

VIVA Politik – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI, Anis Byarwati, menyebut perilaku oknum pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, melukai rasa keadilan masyarakat.

Duet Imam–Ririn Punya Kans Besar Menang dan Berpotensi Pertahankan Dominasi PKS di Depok

Karena itu, dia menyayangkan aksi pamer kemewahan yang marak dilakukan hingga keluarganya juga. Termasuk aksi kekerasan yang dilakukan anak pejabat Pajak, sehingga ditetapkan sebagai tersangka.

Anis yang juga legislator dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, menegaskan aksi pamer kemewahan itu melukai masyarakat. Terlebih ditengah situasi sulitnya ekonomi saat ini.

Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK

"Prihatin sekali keluarga pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri (Sri Mulyani), sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak,” kata Anis dalam keterangamnya diterima awak media, Jumat, 10 Maret 2023.

Anis lanjut mengingatkan, bahwa seorang pejabat publik seharusnya memahami etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat. Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, sudah seharusnya sebagai seorang pejabat publik menyadari ruang publiknya semakin membesar. Sedangkan ruang privatnya makin mengecil.

Penjelasan Ditjen Pajak soal Tax Amnesty Jilid III

"Akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan negara amat penting, tak pantas seorang pejabat negara juga keluarganya petantang-petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai bertindak semena-mena kepada masyarakat,” jelasnya.

Legislator Dapil DKI Jakarta I ini, mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu berjalan secara baik atau tidak. 

Anis juga menyinggung kinerja pegawai pajak, di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir trennya menurun. Menurutnya ini menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu perbaikan secara menyeluruh. 

“Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian kan mobil mewah pelat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada aset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN. Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi menggerus trust publik, ketidakpatuhan pajak mungkin saja meningkat naik," katanya.

Sebelum terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, putra pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo, terhadap Cristalino David Ozora, masyarakat acapkali mempertanyakan integritas aparatur pajak. Begitu juga dari beberapa kasus korupsi yang menjerat para pejabat pajak.

“Seharusnya, Kemenkeu senantiasa melakukan pengawasan internal menyeluruh kepada seluruh anggotanya,” imbuhnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya