PKS Sebut Luhut Arogan dan Kurang Ajar dalam Penanganan Kasus Depo Pertamina Plumpang
- Dok. PKS
VIVA Politik – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, acak-acakan.
Hal itu dikatakan Mulyanto untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan memindahkan permukiman masyarakat di sekitar depo. Sementara beberapa hari sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir malah mengatakan akan memindahkan depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo.
Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban.
Foto Udara Terkini Usai Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
- VIVA/M Ali Wafa
"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang, di mana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," kata Mulyanto, Kamis, 9 Maret 2023.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR itu mendesak Luhut untuk menyetop berbicara masalah yang bukan ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi, ditekankan Mulyanto, pernyataan Luhut menentang arahan yang diberikan Wakil Presiden.
“Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk kurang ajar,” kata Mulyanto.
Karena itu, Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut ini. Mulyanto menyatakan, arogansi Luhut sudah kelewatan.
Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan.
- Anisa Aulia/VIVA.
Wapres bersama Menteri BUMN dalam konferensi pers setelah kasus kebakaran Plumpang memberi arahan kepada pimpinan Pertamina agar dalam jangka panjang memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ini ke wilayah Pelindo, yang relatif jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga operasi objek vital negara tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya.
Sementara itu, Luhut, dalam statemennya kepada media, malah menyatakan sebaliknya; ia meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar depo Plumpang, bagaimana pun caranya. Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina. Bahkan Luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab.
"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," kata Mulyanto.
