DPR Kritik Keras Rencana Pemerintah Mau Beli Kereta Bekas Jepang
VIVA Politik - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritisi rencana pembelian kereta listrik bekas Jepang oleh PT Kereta Cepat Indonesia (KCI). Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyindir sistem perencanaan pemerintah masih kacau terkait pengelolaan dan pengembangan perkeretaapian di Indonesia.
Menurut dia, pemerintah malas mengkaji dan memperkirakan jumlah kebutuhan rangkaian kereta api nasional. Kata dia, hal itu membuat pemerintah selalu mengandalkan impor untuk pengadaan kereta. Padahal, di dalam negeri ada PT INKA industri pembuatan kereta api yang perlu didukung dan dikembangkan.
Dia mengingatkan mestinya ada perencanaan yang matang berupa roadmap kebutuhan kapasitas KRL dan kemampuan pengadaannya secara domestik.
"Sehingga match antara kebutuhan PT KCI dengan kemampuan produksi PT INKA. Menteri BUMN jangan import minded. Sayang kalau devisa kita terkuras terus dan kapabilitas industri dalam negeri tidak dioptimalkan,” kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa 7 Maret 2023.
Mulyanto menyampaikan, dari kasus impor KRL ini terlihat minimnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi publik. Dia mengatakan, justru selama ini tugas peningkatan layanan transportasi publik dibebankan kepada pemerintah daerah dan swasta.
Dia mengkritisi hal itu berakibat terhadap kondisi transportasi publik di beberapa daerah yang tidak standar. Menurut dia, kondisi itu sangat memprihatinkan serta jauh dari rasa aman dan nyaman bagi masyarakat penggunanya.
Kereta Api Listrik (KRL) eks Jepang pesanan PT KAI
- www.kereta-api.com
Mulyanto bilang perhatian pemerintah pada peningkatanan kualitas layanan transportasi publik masih lemah.
"Ini bisa kita lihat dari postur APBN kita yang lebih banyak digunakan untuk mensubsidi pemilik kendaraan pribadi daripada untuk memperbaiki jumlah dan kualitas layanan transportasi publik," lanjut Mulyanto.
Pun, dia mengajak masyarakat bisa membandingkan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur KRL dengan subsidi mobil listrik atau kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Harusnya kan pemerintah lebih memperhatikan kualitas layanan transportasi publik, ketimbang subsidi untuk pembelian mobil listrik pribadi bagi orang yang mampu,” ujarnya.
