PDIP Kecam Anies Berikan IMB di Lahan Kebakaran Depo Plumpang, PKS Senggol Jokowi
- AP Photo/Tatan Syuflana
VIVA Politik - Nama eks Gubernur DKI Anies Baswedan diseret elite PDI Perjuangan (PDIP) terkait memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB di lahan kebakaran depo di Plumpang milik Pertamina. Sebab, belasan warga jadi korban jiwa imbas kebakaran tersebut.
Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun pasang badan membela Anies. Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ heran dengan elite PDIP seperti Gilbert Simanjuntak yang malah menyudutkan Anies.
Dia pun menyinggung Jokowi saat menjabat Gubernur DKI juga melakukan hal sama seperti Anies. Kata dia, Jokowi sama seperti Anies membela rakyat dengan cara melegalkan tanah yang sudah ditempati lebih dari 20 tahun. Namun, ia bingung mengapa Anies yang disalahkan.
"Jokowi melakukan hal yang sama dengan Anies Baswedan. Membela rakyat dengan melegalkan tanah-tanah yang mereka tempati selama lebih dari 20 tahun. Kenapa hanya Anies yang disalahkan?" kata MTZ saat dikonfirmasi VIVA, Senin, 6 Maret 2023.
Baca Juga: PDIP Ungkit IMB Era Anies di Lahan Kebakaran Plumpang: Dia Hanya Mementingkan Kampanye
MTZ pun mengirim tweet-nya yang mengunggah kontrak politik Jokowi saat hendak dilantik sebagai Gubernur DKI periode 2012-2017. Surat itu tertulis ‘Ir. H. JOKO WIDODO, Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017, Sabtu, 15 September 2012 di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara’.
Dalam cuitan itu, MTZ membalas komentar salah seorang netizen yang menyudutkan Anies soal IMB. Dia pun menanggapi serta mengunggah surat kontrak politik yang ditandatangani Jokowi tersebut.
""Legal" atau "Ilegal" itu bahasa hukum. Tanah "Ilegal" bisa di-"legal"-kan dan sebaliknya. Setiap pemimpin membela kepentingan rakyatnya untuk mendapat tanah. Termasuk Jokowi di kontrak politik tahun 2012. Lihat point 2.a," tulis MTZ, dalam cuitannya yang dikutip VIVA.
Sebelumnya, politikus PDIP yang juga Anggota komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengungkit IMB diterbitkan era Anies untuk warga kawasan di depo Pertamina Plumpang yang terbakar. Menurut dia, daerah itu mestinya tak sepatutnya dihuni. Sebab, ada aturan dengan jarak tertentu dengan depo BBM di Plumpang.
Surat kontrak politik Jokowi saat masih Cagub DKI yang viral di media sosial
- Istimewa
Gilbert bilang sejak awal sudah diketahui Depo Pertamina Plumpang tak boleh ditempati warga sekitar dengan jarak tertentu. Lahan tersebut juga merupakan milik PT Pertamina yang ditempati warga
"Akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang jelas bertentangan dengan peraturan," kata Gilbert dalam keterangannya dikutip pada Senin 6 Maret 2023.
Gilbert menyindir Anies mengeluarkan IMB saat itu hanya untuk kepentingan menjadi Gubernur. Padahal, IMB di sekitar kawasan depo Pertamina Plumpang itu sudah melanggar aturan.
"Izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit, Karena dia terlihat lebih mementingkan kampanye agar terpilih jadi gubernur walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang," kata Gilbert.
Tanggapi PDIP, Haidar Alwi Minta Pihak yang Kalah Pilkada Legowo
Haidar Alwi turut berkomentar mengenai usulan PDIP agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
