DPR Bakal Panggil Menteri BUMN dan Bos Pertamina Terkait Kekabaran Depo Plumpang
- vivanews/Andry
VIVA Politik - Komisi VI DPR berencana akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pasca masa reses. Pemanggilan itu terkait insiden terbakarnya depo Pertamina di Plumpang yang menewaskan belasan orang.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Nevi Zuairina menyampaikan pihaknya akan mendorong dipanggilnya Erick dan bos Pertamina.
“Fraksi PKS akan memanggil Pertamina dan Menteri BUMN, untuk memberikan penjelasan, bila perlu kita bentuk Panja Investigasi,” kata Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Nevi Zuairina Nevi, Senin, 6 Maret 2023.
Nevi mengatakan, penjelasan Erick dan Dirut Pertamina penting sebab kejadian tersebut banyak merenggut nyawa.
“Ini persoalannya sudah merenggut nyawa dan korbannya banyak. SOP Pertamina ketika terjadi kecelakaan perlu di investigasi, harusnya zero accident, kalau ada harus zero korban,” kata dia.
Pun, Nevi berharap, Pertamina dapat berikan kepastian distribusi BBM ke SPBU-SPBU khususnya di Jakarta. Sebab, depo Pertamina Plumpang ini mensuplai 20 persen kebutuhan BBM Indonesia.
Nevi juga menekankan pentingnya bantuan untuk korban meninggal dunia dan luka-luka akibat kebakaran depo Pertamina. Ia mengingatkan agar pemerintah dapat mengganti kerugian dari warga sekitar.
“Bantuan untuk korban meninggal dan luka. Mengganti kerugian warga yang menderita kerugian karena rumahnya terbakar,” ujar Nevi.
Dia menambahkan penting juga untuk pemerintah bisa memberikan jaminan serta bantuan kepada pengungsi agar dapat tempat yang layak. "Menjamin pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya wafat akibat musibah ini,” tuturnya.
Kebakaran Pertamina Plumpang
- AP Photo /Achmad Ibrahim
Dipanggil Pasca reses
Rencana Komisi VI DPR RI memanggil Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan Menteri BUMN Erick Thohir akan dilakukan setelah masa reses yang akan berakhir 13 Maret 2023.
“Segera setelah pembukaan masa sidang, Komisi VI akan memanggil Dirut. Jika diperlukan kementerian BUMN akan kami panggil juga,” kata Sarmuji kepada awak media, Senin, 6 Maret 2023.
Sarmuji menegaskan, pemanggilan terhadap bos Pertamina dan BUMN itu bukan hanya terkait insiden kebakaran semata. Namun, kata dia, juga berkaitan dengan obyek vital pertamina dan implementasi standard operating procedure atau SOP oleh pertamina juga akan dipersoalkan Komisi VI DPR RI. “Kami berharap kejadian kebakaran Depo Plumpang tidak terjadi lagi,” ujarnya.
