Ikhtiar Polri Wujudkan Pemilu 2024 Aman dan Polarisasi Bisa Diredam

Ilustrasi Petugas PPS mengambil logistik Pemilu 2019 saat didistribusikan ke TPS-TPS di Distrik Wesaput Wamena, Jayawijaya, Papua
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yusran Uccang

VIVA Politik - Polri punya strategi untuk menggelorakan Pemilu 2024 yang aman dan kondusif. Salah satu strategi itu diterapkan Divisi Humas Polri dengan menggandeng sejumlah media massa. 

Terima Kedatangan Ketua KPK, Kapolri Jamin Kortas Tipidkor Tidak Tumpang Tindih

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan peran media massa sangat penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama di tahun politik.

“Kolaborasi yang dibangun Divisi Humas Polri dalam rangka untuk meningkatkan sosialisasi berdasarkan bagaimana menunjukkan pemilu yang aman, tetap menjaga Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Dedi di Jakarta pada Jumat, 3 Maret 2023.

DKPP Puas Kinerja KPU dan Bawaslu Sukses Gelar Pemilu dan Pilkada 2024

Menurut dia, menjaga situasi yang kondusif merupakan tugas bersama. Maka itu, ia mengatakan semua pihak harus menyadari hal tersebut mengingat karena situasi politik sudah mulai terjadi saat ini.

Salah Satu Jawaban Nyeleneh Casis Ingin Masuk Polisi yang Viral: Agar Bisa Dapat Wanita Idaman

Dedi mengingatkan bahwa Pemilu 2019 harus dijadikan pelajaran karena terjadi polarisasi, berita palsu atau fake news, kampanye hitam, hingga hoax. Ancaman-ancaman itu harus diperangi bersama jelang Pemilu 2024. Bahkan, usai Pemilu 2024 juga mesti diperangi.

“Kepentingan yang lebih besar adalah menjaga keberagaman, toleransi beragama, dan juga Kesatuan di negara Republik Indonesia," ujarnya.

Pemilu 2024 digelar serentak antara pileg dan pilpres. Hari pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024.

Adapun pilkada serentak juga akan digelar ditahun yang sama dengan pemungutan suara pada November 2024

Ilustrasi DWP

Babak Baru Kasus Pemerasan DWP 2024, LBH Jakarta Sebut Kapolda Metro Jaya Harus Ikut Bertanggung Jawab

LBH Jakarta menilai kasus ini tidak hanya mencoreng institusi Polri, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

img_title
VIVA.co.id
8 Januari 2025