Komisi II DPR Kesal Kunker Tak Dihadiri Gubernur Sumut: Kami Merasa Tidak Dihormati
- VIVA/BS Putra
VIVA Politik – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung membatalkan kunjungan kerja ke Pemprov Sumut dalam rangka rapat koordinasi membahas Pemilu 2024 di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan.Â
Politikus Golkar itu mengaku kesal dan kecewa karena saat hendak mendatangi kantor Gubernur Sumut, baik Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah tidak ada di kantornya.Â
"Jadi kita mau bahas sama siapa, pengambil keputusannya tidak ada," sebut Ahmad kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Kamis 2 Maret 2023.
Selain itu, Ahmad juga kesal dalam agenda kunjungan ini tak satupun perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut.
"Kami akhirnya komisi II menyepakati untuk tidak meneruskan pertemuan ini. Kami merasa tidak dihormati datang kesini. Padahal, kami mau bicara agenda penting nasional," jelas Doli.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wagub Sumut Musa Rajekshah alias Ijeck
- VIVA.co.id/BS Putra
Menurut Doli, Komisi II DPR RI sedianya datang ke Sumut untuk melihat persiapan Pemilu 2024 di Sumut. Sayangnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi tidak ada di kantornya. Begitu juga Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.
"Sayangnya kami lihat pak Gubernur tidak hadir, Wakil (Wagub Sumut) tidak hadir. Semua kepala daerah yang kita undang tidak ada. Bakan komisioner KPU Bawaslu dari pusat gak ada, jadi kita gak tahu apa yang mau dibicarakan padahal masalah banyak," jelas Doli.Â
Dengan itu, Doli menegaskan Komisi II DPR RI akan melanjutkan rapat ini di Jakarta. Pihaknya juga akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akan meminta evaluasi pembinaan kelembagaan daerah di Sumut ini.Â
"Nanti akan kami bahas, inikan sebenarnya rapat kerja yang biasanya dilakukan di kantor Senayan. Kita pindah ke daerah, kami yang datang langsung. Selama ini kami undang ke kantor, tapi ini rapat kerja yang kami datangi. Jadi ini sama pentingnya. Kami nanti akan mengevaluasi bersama dengan Mendagri, ini terkait dengan pembinaan kelembagaan daerah," jelas Doli.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
