Setuju Golkar, Pengamat: Capres Tidak ke Kiri dan Kanan jadi Solusi Cegah Konflik

VIVA Politik – Imbauan agar masyarakat memilih pemimpin yang tidak condong ke blok kanan atau kiri tetapi di tengah, diamini oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.

Usulan itu disampaikan pimpinan Partai Golkar, terkait pentingnya pemimpin ke depan yang tidak berpihak ke mana-mana, tetapi berada di tengah. Menurut Ujang, pemimpin yang ada di tengah bisa menghilangkan politik identitas atau polarisasi, yang dalam pemilu lalu muncul.

"Maka yang harus ditumbuhkan adalah bagaimana mencari sosok yang ada di tengah ini," kata Ujang, Selasa 28 Februari 2023.

Calon pemimpinan atau capres yang memiliki paham tengahan, menurut dia cocok untuk Indonesia yang memiliki beragam kultur. Tengahan bukan berarti tidak peduli terhadap kelompok lain. Kata Ujang, tetapi yang tengahan tentu akan menjadi pemimpin yang mengayomi semua kelompok dan golongan. 

"Posisi dari pemimpin itu ya harus di tengah. Berdiri di atas semua kelompok dan golongan, itu yang harus didahulukan," jelas pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia tersebut.

Pemimpin yang berada di tengah, tidak condong ke kanan atau kiri, menurutnya akan menjaga Indonesia. Berkaca dari Pemilu 2019 lalu, yang menurutnya sudah sangat melelahkan dengan perpecahan.

Maka risiko besar jika kembali terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat di pemilu berikutnya. Maka ia juga berharap, polarisasi tidak kembali terjadi di Pemilu 2024 mendatang.

"Caranya dengan mencari sosok pemimpin di tengah siapapun pemimpin itu yang mestinya harus di tengah," kata Ujang. 

Imbauan Dari Golkar

Masyarakat diimbau untuk memilih pemimpinnya di Pilpres 2024 nanti, adalah yang mampu menjadi penengah. Bukan yang condong ke blok kanan, atau yang condong ke kiri. 

Itu disampaikan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, M Sarmuji. Menurut dia, penting untuk ke depannya adalah pemimpin yang berada di tengah-tengah.

"Saran saya kepada para pemilih, pilihlah capres yang tak merepresentasikan blok kanan dan blok kiri. Jangan pilih capres yang merepresentasikan kanan yang terlalu, kiri yang terlalu. Pilih yang tengah saja," kata Sarmuji, dikutip Senin 27 Februari 2023. 

Pernyataan itu juga lahir, saat muncul pertanyaan terkait dengan politik identitas. Masalah ini dinilai bisa mengancam keutuhan masyarakat. Sehingga, politik identitas pada pemilu sebelumnya, diharapkan tidak terjadi lagi ke depannya, terutama di 2024. 

Untuk itu, dia menilai harus pintar-pintar juga untuk memilih calon Presiden. Karena jika tidak, suasana seperti sebelumnya itu bisa terulang kembali.

"Di 2024 sebenarnya akan terjadi kelanjutan 2019 kalau parpol-parpol salah pilih calon," ucapnya.

Misbakhun Ingatkan PDIP Tak Amnesia soal Kenaikan PPN

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyindir PDIP terkait dengan kenaikan tarif PPN secara bertahap. PDIP dianggap berbeda sikap soal ini. Padahal terlibat aktif

VIVA.co.id

23 Desember 2024