Wacana Sistem Proporsional Tertutup, Demokrat Sumut Sebut seperti Memilih Kucing Dalam Karung

Ketua DPD Demokrat Sumut, M Lokot Nasution.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ B.S. Putra (Medan)

VIVA Politik – Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Muhammad Lokot Nasution mengatakan, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memilih calon legislatif sebagai wakil rakyat dan jangan dibatasi dengan polemik wacana Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup.

Ketua Umum PBB: Masyumi Itu Inspirasi Terbesar Kami tetapi Era Sudah Jauh Sekali

Hal itu disampaikan Lokot saat ngopi sore bersama jurnalis di Democratic Cafe, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Senin, 27 Februari 2023.

Lokot mengungkapkan, Partai Demokrat menolak sistem proporsional tertutup. Ia mengatakan, pihaknya terus mengusung sistem proporsional terbuka. “Karena dengan sistem ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan sosok yang diinginkannya untuk menjadi wakilnya kelak di parlemen,” kata Lokot.

Ada Potensi Muncul Calon Berkualitas Rendah dampak Presidential Threshold Dihapus, Menurut Bamsoet

Ketua DPD Demokrat Sumut, M Lokot Nasution.

Photo :
  • VIVA.co.id/ B.S. Putra (Medan)

Lokot mengungkapkan, berbanding terbalik jika negara menerapkan sistem proporsional tertutup dimana rakyat hanya diberi kesempatan untuk mencoblos partai. Partai kemudian akan menentukan siapa yang akan menduduki kursi yang diperoleh berdasarkan suara yang dikonversi menjadi kursi di parlemen.

Presidential Threshold Dihapus Minimalkan Politik Transaksional, Menurut Pengamat

“Ini kan namanya (seperti) memilih kucing dalam karung. Sosok yang ditetapkan partai nantinya untuk duduk, tidak tertutup kemungkinan adalah bekas koruptor, bekas pembunuh dan lain. Itu kan tidak kita harapkan,” kata Lokot.

Dalam acara itu, Lokot didampingi Kepala Bakomstrada Sumut, Chairil Huda, Ketua Bappilu DPD Demokrat Sumut Khairul Mukmin Tambunan dan beberapa pengurus lainnya. 

Lokot mengaku sangat miris dengan cara berpikir dari para pihak yang berupaya mengubah kembali sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. 

Ilustrasi Pemilu 2024.

Photo :
  • VIVA

Lokot menilai hal ini menjadi bentuk kemunduran dari sistem pemilu terbuka yang diperjuangkan lewat darah dan air mata pada saat reformasi.

“Kalau isunya adalah karena biaya mahal jika menerapkan proporsional terbuka. Maka menurut kami itu adalah alasan yang tidak tepat. Sebab, pada saat reformasi 98, ada nyawa yang dikorbankan. Jadi nggak bisa dibandingkan biaya dengan nyawa,” kata Lokot.

Lantas apakah Demokrat takut dengan sistem proporsional tertutup? Lokot memastikan tidak. Sebab, Partai Demokrat memiliki sosok-sosok dengan elektabilitas yang mumpuni.

“Kita nggak takut, hanya saja kita harus memperjuangkan sistem yang menurut kita terbaik bagi rakyat Indonesia,” ujar Lokot.

Ketua Harian DPP Grib Jaya, Anan Wijaya

Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold

GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.

img_title
VIVA.co.id
17 Januari 2025