Digitalisasi Pelayanan Publik Polri Akan Diperluas demi Cegah Penyimpangan, Kata Kapolri
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Politik – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Maruf Amin serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.
“Bahwa pelayanan publik kami yang akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi, tentunya banyak macam kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM,” kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa, 21 Februari 2023.
Namun demikian, Sigit mengatakan Polri telah mengintegrasikan seluruh pelayanan digital seperti pelayanan STNK secara online, SIM online, penegakan hukum lalu lintas yang biasa dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), termasuk SP2HP online.
Pelayanan SIM pada malam hari di Pemalang
- Istimewa
“Ini terus-menerus kita perluas, kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga peraturan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan,” katanya.
Selain itu, kata Sigit, terkait keluhan-keluhan masyarakat juga dibuka ruang pengaduan menggunakan Dumas Presisi online dan Propam Presisi online. Di dalamnya, menurut dia, selain pengaduan memberikan layanan interaktif masyarakat bisa mendapatkan jawaban berkat progres yang diadukan.
“Tentunya, ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan digital. Tentunya, kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi,” jelas dia.
Ke depan, Sigit mengatakan, sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait masalah pelayanan something pengamanan dan pelayanan di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah investasi industri-industri dengan bagaimana peran Polri.
sim keliling
- VIVA/Lucky Aditya
“Termasuk pelayanan terhadap interaksi, khususnya masyarakat yang berdampak dan berkebutuhan khusus, semua tentunya akan kami tingkatkan,” katanya.
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas berharap Polri kesepan bisa mengintegrasikan pelayanan digital, baik tingkat Polda hingga Polres sehingga layanan bisa terintegrasi.
“Harapan kami ke depan temen-temen di Polri sebagaimana arahan Kapolri juga bisa jemput bola terkait dengan beberapa layanan dasar yang terkait dengan kepolisian,” ujarnya.
Maka dari itu, ia merekomendasikan pelayanan dan sumber daya manusia (SDM) profesional bisa terus dibangun oleh Kapolri. Karena, kata dia, SDM jadi bagian dari penilaian yang diberikan oleh Kementerian PANRB bersama Polri untuk menilai layanan yang ada di polres-polres.
“Harapan kami ini ke depan bisa dirasakan, tentunya bersama Polri akan mendorong penanganan kemiskinan dan stunting yang lebih terukur di lapangan. Kalau ini bisa dikerjakan, tentu ke depan kepuasan rakyat bisa lebih tinggi kepada kita termasuk Polri,” katanya.
MoU dengan Polri, Mendikdasmen Sebut Kekerasan Diselesaikan Secara Damai dan Guru Tak Jadi Terpidana
Mendikdasmen, Prof Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya menjamin keamanan para guru dari intimidasi dan kekerasan oleh pihak manapun. Terutama setelah MoU dengan Polri diteken
