Muncul Isu Bakal Gabung ke PPP, Komjen Boy: Saya Belum Purna

VIVA Politik - Jelang Pemilu 2024, bermunculan isu terhadap partai politik atau parpol tertentu. Salah satunya isu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar yang akan terjun ke kancah politik.

Eks Kapolda Banten itu diisukan bakal gabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menanggapi itu tersebut, dia menegaskan dirinya masih berstatus sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif.

"Saya belum purna. Saya masih posisinya masih belum berpolitik praktis. Belum purnawirawan," kata Komjen Boy Rafli di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa, 21 Februari 2023

Nama Boy sempat mencuat dikaitkan dengan partai berlambang kabah usai purnatugas sebagai anggota Polri aktif.

Boy merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988. Beberapa jabatan penting di Polri pernah diemban Boy. Tercatat, dia pernah menjabat Kadiv Humas Polri, Kapolda Papua, hingga Wakalemdiklat Polri.

Sebelumnya, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono melempar omongan bahwa pihaknya akan menerima kader baru berlatarbelajang jenderal bintang tiga Polri. Nama Boy Rafly jadi salah satu nama yang dikaitkan.

Mardiono mengklaim jenderal bintang tiga itu sudah menyatakan keinginan untuk gabung usai pensiun dengan partai berlambang kabah tersebut.

"Kalau bintang 3 dari kepolisian. Tentu belum bergabung bersama PPP. Tapi, beliau sudah menyatakan (bergabung), begitu nanti saya sudah pensiun. Dan, insyaallah bulan depan, langsung akan bergabung ke PPP," ujar Mardiono, usai acara puncak hari lahir atau harlah PPP ke-50 di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Sabtu, 18 Februari 2023.

Di puncak acara harlah PPP, Mardiono juga sempat menyinggung perihal calon wakil presiden (cawapres) di hadapan Presiden RI Joko Widodo. Dalam acara harlah, sejumlah tokoh pejabat menteri hadir mulai Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Selain itu, ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, hingga Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. (Ant)
 

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

VIVA.co.id

21 November 2024