Legislator Demokrat Ungkap skandal Dana Besar untuk Tunda Pemilu
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA Politik - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengaku mendapat informasi soal dugaan adanya dana besar yang digunakan untuk mendukung penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.
Benny menyampaikan demikian saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Selasa, 14 Februari 2023.
Awalnya, Benny menyampaikan kekecewaannya terhadap jajaran pimpinan PPATK mengenai laporannya yang tidak lengkap. Laporan itu terkait dugaan kasus korupsi dan perjudian.
"Akan lebih bagus kalau narasi yang lebih detail. Korupsi di mana? Perjudian di mana ini? Bagaimana bapak tahu? Apalagi menjelang tahun politik," kata Benny di ruang Komisi III DPR.
Menurut Waketum Demokrat itu, jajaran PPATK hanya semangat memberikan informasi yang terperinci terkait kejahatan terorisme saja. Dia meminta bukan hanya isu terorisme yang ditonjolkan.
"Bapak PPATK ini semangat sekali untuk ngomong teroris itu. Saya setuju itu, tapi jangan yang itu ditonjolkan. Korupsi dan narkotika itu jahat juga. Jelaskan kepada kami," ujar Benny.
Dia bilang aliran dana korupsi dan perjudian mesti ditelusuri jelang Pemilu 2024.
"Saya dengar dananya banyak sekali ini untuk menunda pemilu. Pakai dana penundaan pemilu yang nggak nampung dana lewat bank, bisa langsung," ujar politikus asal NTT tersebut.
Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman.
- VIVAnews/Tri Saputro
Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengirimkan pesan kepada Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengingatkan kepada Kepala Negara agar selalu konsisten dan taat kepada konstitusi terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
"Pesan saya Pak Joko widodo dan juga yang mengelilingi ya, yang menyesatkan dan juga teman-teman DPR tolong jangan pernah ditunda pemilu," kata Amien dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat di Jakarta Timur, Senin, 13 Februari 2023.
Amien mengatakan, merencanakan penundaan pemilu itu seperti mencederai konstitusi yang dirancang dalam UUD 1945.
"Yang kedua, jangan menginjak-injak konstitusi karena rakyat sekarang itu tidak bodoh. Sekarang semua orang dari abang becak sampai siapapun itu sudah punya hp bisa mengikuti apa yang terjadi," kata Amien.
Menurut Amien, bila wacana penundaan pemilu tersebut sampai mencuat ke MPR, rakyat Indonesia akan melawannya.
