Politisi Golkar Misbakhun ke Konstituen, Ajak Pelaku UMKM Pakai QRIS BI

Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun
Sumber :

VIVA Politik – Politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, turun ke konstituennya di Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo). Pelaku UMKM kali ini menjadi sasarannya.

Kisah Sukses Agen Mitra UMi BRI di Merauke, Tingkatkan Ekonomi Keluarga Hingga Sekolahkan Anak

Kepada mereka, Misbakhun meminta untuk memanfaatkan standardisasi pembayaran menggunakan metode kode quick response (QR) dari Bank Indonesia (BI). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), jelas Misbakhun, memudahkan dan menjamin keamanan transaksi jual beli.

Politisi Golkar Mukhamad Misbakhun Turun ke Dapil di Jatim II

Photo :
DPR Singgung 'Partai Cokelat' saat Rapat Bareng Menhan-Panglima TNI

Misbakhun melakukan sosialisasi QRIS tersebut dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan Jawa Timur. Dalam kunker itu, Misbakhun juga menjadi pembicara pada sosialisasi QRIS yang diselenggarakan Komisi XI DPR dan BI.

Pada Jumat, Misbakhun menghadiri diskusi bertema ‘Peran QRIS Dalam Mendorong Pelaku UMKM Naik Kelas’ di Balai Desa Mendalan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

Operasional Bank Indonesia Libur saat Pilkada, Tak Ada Layanan BI-RTGS hingga SKNBI

Berlanjut Sabtu kemarin 11 Februari 2023, menjadi narasumber diskusi bertema ‘Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Akses Pembiayaan Bagi Para Pelaku UMKM’ di Kota Pasuruan. Menurut dia, jumlah pedagang atau merchant pengguna QRIS terus bertambah.

“BI adalah mitra kami di Komisi XI DPR. QRIS ini merupakan program unggulan BI, termasuk untuk bapak dan ibu pelaku UMKM,” ujar Misbakhun, dalam keterangannya, dikutip Minggu 12 Februari 2023.

Hal itu dipaparkannya di hadapan ratusan pedagang kecil yang menghadiri sosialisasi di Gedung Karya Indah, Kota Pasuruan.

Anggota DPR yang membidangi masalah Keuangan dan Perbankan itu menjelaskan, pada akhir 2020, pengguna merchant pengguna QRIS belum mencapai 6 juta. November 2021, sudah 12 juta pengguna QRIS. 

Lanjutnya menjelaskan, data BI per November 2022 pengguna QRIS mencapai lebih dari 22 juta merchant. 

“Dari jumlah itu, sekitar 90 % adalah pelaku UMKM,” kata Misbakhun dalam sosialisasi yang juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Malang Samsun Hadi.

Tidak hanya itu. Jelas Misbakhun, transaksi melalui QRIS juga terus bertambah. Dari perkembangan itu, Misbakhun yakin pelaku UMKM seperti di Pasuruan ini, punya potensi besar untuk terus tumbuh melalui ekosistem ekonomi digital.

Misbakhun menegaskan komitmennya terus membantu para pelaku UMKM mengembangkan usaha. Menurut Misbakhun, program untuk pelaku UMKM itu mencakup pelatihan usaha dan akses permodalan. 

Lanjut mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu itu, BI punya Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), dan selama ini menyasar para pelaku UMKM.

“Pada tahap pertama, pelaku usaha mikro dan usaha kecil akan mendapat bantuan peralatan produksi melalui PSBI. Jika  bapak dan ibu mampu memproduksi barang dengan baik dan diterima pasar, selanjutnya akan mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan,” jelasnya. 

Ditegaskannya, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menggencarkan program untuk UMKM. Sejak 2015, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga terus meningkat. Juga diberikan subsidi bunga perbankan 6-12 %. Terhadap fasilitas itu, membantu UMKM.

“Pelaku UMKM yang mengakses pembiayaan melalui KUR hanya membayar bunga sebesar 6 %. Ini bentuk kehadiran negara dalam membangun UMKM kita,” ujar influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Maruf Amin di Pilpres 2019 itu.

Sementara Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menegaskan pemerintah daerah terus mendorong UMKM berkembang. Menurut dia, masih banyak pelaku UMKM di Kota Pasuruan yang belum memiliki izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB). 

“Ternyata banyak pelaku UMKM kita yang belum mempunyai NIB, sedangkan syarat akses permodalan di perbankan, di antaranya, harus memiliki NIB,” ujar Adi.

Maka Pemkot Pasuruan menggunakan Sistem Informasi Data (SIDUTA) untuk melakukan asesmen kepada para pelaku UMKM. Selanjutnya, memfasilitasi para pelaku UMKM mengurus izin dan NIB.

“Pengurusan perizinan dan NIB juga mudah melalui fasilitas di Mal Pelayanan Publik,” kata Adi. 

Sementara Samsun Hadi mengatakan, pihaknya di BI terus mendorong UMKM berkembang melalui digitalisasi (go digital) dan perluasan pasar (go international).
 
"Untuk ini, BI sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce untuk mendorong UMKM bisa memasarkan produknya,” ucap Samsun. 

Menurut Samsun, BI siap berkolaborasi untuk mendukung UMKM di Kota Pasuruan.  “Kami punya program sertifikasi halal, QRIS, pendampingan perizinan, NIB, dan banyak pelatihan pengembangan UMKM,” ujar Samsun Hadi.

Ilustrasi utang.

Kawal Implementasi Kebijakan Hapus Utang UMKM, Menteri Maman: Mereka Punya Nyawa Lagi

Kebijakan ini dinilai menjadi napas baru bagi pengusaha UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024