Tahun Politik, DPR: Pers Diperlukan untuk Sehatkan Demokrasi
- Pixabay
VIVA Nasional – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Agustiad Sabran mengatakan pers memiliki peran krusial di era kemajuan informasi. Hal ini menyikapi peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang jatuh setiap tanggal 9 Februari. Menurut dia, penting bagi masyarakat Indonesia mendukung jurnalisme sehat dan berkualitas demi kemajuan pers nasional.
Anggota Komisi III DPR RI ini menilai di tengah banjir bandang informasi terutama media sosial, pers nasional harus semakin menguatkan posisinya sebagai clearing house. Sehingga, publik tidak terombang-ambing oleh desas-desus dan berita hoax.
“Jurnalisme sehat dan bermutu sangat diperlukan menghadapi tahun politik. Publik harus diajak berpikir kritis dan substantif, sehingga kehadiran pers nasional memperkuat dan menyehatkan demokrasi,” kata Agustiar melalui keterangannya pada Jumat, 10 Februari 2023.
Selain itu, Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah ini mengatakan pers harus menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
“Bagi insan pers, teruslah bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik. Hadirkanlah produk-produk jurnalisme yang sehat, berkualitas, serta bermartabat,” jelas dia.
Kemudian, ia berharap pers jadi garda terdepan untuk membangkitkan kearifan lokal yang mulai tergerus oleh digitalisasi dan globalisasi. Apalagi, Indonesia baru pulih dari pandemi COVID-19 sehingga perlu gotong royong persatuan.
"Teruslah menjaga keseimbangan negara, jadi garda terdepan untuk membangkitkan kearifan lokal yang mulai tergerus. Apalagi setelah pandemi, negeri ini harus bangkit agar terhindar dari resesi global yang ada di depan mata. Untuk itu, peran pers sangat dibutuhkan," pungkasnya.
Komisi II DPR Paling Banyak Terima Aduan soal Pemilu dan Mafia Tanah selama 2024
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkap mayoritas aduan dari masyarakat ke komisinya, didominasi masalah pemilu dan masalah mafia tanah.
