Dukung Aksi Tolak ERP di Jakarta, Jumhur: Diskriminasi Orang Berduit dan Tak Berduit
- Istimewa
VIVA Politik - Ribuan pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak diberlakukannya Elektronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di Ibu Kota.
Aktivis yang juga Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat ikut beri dukungan terhadap driver ojol yang berunjuk rasa. Dia menyebut penerapan ERP sebagai tindakan diskrimintaif terhadap rakyat.
Menurut dia, hanya orang berduit saja yang boleh menikmati jalan. Padahal, kata dia, semua kendaraan milik rakyat baik itu roda dua dan empat sudah membayar pajak. Dia bilang kalangan ojol akan ikut merasakan jika ERP diberlakukan.
“ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara ojek online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah," jelas Jumhur.
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat
- Istimewa
Pun, dia menyampaikan KSPSI juga punya anggota jutaan yang akan semakin tergerus kantongnya bila diterapkan jalan berbayar tersebut. Jumhur menyinggung kondisi di Singapura yang merupakan negara maju.
“Di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik," kata Jumhur.
Bagi dia, jika ERP diterapkan maka sama artinya menghisap rakyat Jakarta. Kemudian, ia memprediksi jika DKI memberlakukan ERP maka kemungkinan daerah lain juga sama akan mengikuti penerapan tersebut.
Lebih lanjut, Jumhur mengatakan bila Pemprov DKI masih bersikeras menerapkan ERP, maka dia mengancam akan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta. Ia menekankan ratusan ribuh buruh anggota KSPSI itu akan bersama driver ojol datang lagi ke Balaikota untuk memastikan ERP tak diterapkan.
Tanggapan Pemprov DKI
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo langsung menemui ribuan driver ojol yang berdemo di depan Gedung Balaikota DKI. Dia menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) soal penerapan ERP akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Syafrin menuturkan saat ini Raperda ERP itu sudah dibahas dengan DPRD DKI Jakarta. Dalam pembahasannya itu, 15 ruas jalan tidak langsung diterapkan ERP.
"Aspirasi teman-teman semua ini sudah saya dapatkan dan saya sudah catat. Kemudian regulasi itu sudah diusulkan ke DPRD, dan berikutnya untuk implementasinya tentu penerapan tidak sekaligus di 15 ruas jalan," ujar Syafrin.
Dia mengatakan merujuk adanya aksi penolakan dari ojol, maka regulasi yang diusulkan dalam pembahasan anggota DPRD DKI Jakarta akan dikembalikan ke Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
