Kapolri Sebut Provinsi-provinsi Baru di Papua Termasuk Daerah Rawan selama Pemilu
- dok Polri
VIVA Polri – Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri bersama TNI sudah memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut dia, Rapat Pimpinan TNI dan Polri juga membahas soal persiapan Pemilu hingga keamanan berinvestasi.
“Muaranya untuk menentukan daerah mana yang harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian. Itu betul-betul dipersiapkan personil TNI dan Polri untuk bisa menjaga dan mengamankan, agar tidak berkembang menjadi potensi-potensi yang tidak kita harapkan,” kata Sigit di Jakarta pada Rabu, 8 Februari 2023.
Tentu, Sigit mengatakan Polri dan TNI akan melibatkan sejumlah pihak dalam menjaga keamanan saat pelaksanaan Pemilu 2024, yakni para tokoh masyarakat. Harapannya, kata dia, pesta demokrasi lima tahunan di republik ini bisa berjalan dengan aman dan kondusif.
Ilustrasi Petugas PPS mengambil logistik Pemilu 2019 saat didistribusikan ke TPS-TPS di Distrik Wesaput Wamena, Jayawijaya, Papua
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
“Tentunya TNI dan Polri tidak berdiri sendiri, bekerja sama dengan pemerintahan baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang ada, penyelenggara pemilu, tokoh-tokoh yang ada. Sehingga, kita bisa mengelola supaya betul-betul bisa aman,” ujarnya.
Menurut dia, kerawanan yang diantisipasi khususnya di daerah-daerah pembentukan wilayah daerah otonomi baru (DOB) Papua. Maka dari itu, Sigit menyebut Polri bersama TNI melakukan dua operasi yaitu Operasi Damai Cartenz dan Operasi Teritorial.
“Damai Cartenz lebih ke arah penegakan hukum, dan pendekatan soft approach kita lakukan dalam operasi teritorial. Seperti Binmas Noken di kami, dan TNI juga ada kegiatan teritorial. Dua hal itu kita lakukan bersama, karena kita ingin kesejahteraan masyarakat Papua ke depan makin baik dengan program yang terus digulirkan pemerintah,” ungkapnya.
Sigit menambahkan tugas pokok TNI dan Polri disampaikan dalam rapat pimpinan ada empat pondasi ekonomi yang harus dijaga dan dikawal agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh, khususnya menghadapi situasi di tahun 2023.
Ilustrasi pengiriman logistik pemilu
- ANTARA FOTO/Didik Suhartono
“Di mana tahun 2023 ini, di samping krisis global, ini masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini masih belum selesai. Itu menimbulkan multidimensi, masalah ekonomi, pangan, dan energi. Tentu akan menimbulkan konflik ya. Tentunya kita menghadapi itu semua,” katanya.
