Waketum Garuda: Pilkada Langsung Penyumbang Terbesar Perpecahan di Negara
- Dok. VIVA
VIVA Politik - Sistem Pilkada langsung disorot karena dinilai ada beberapa kerugian dibanding tidak langsung. Salah satu kerugiannya yaitu mengubah perilaku masyarakat jadi saling sikut dan menyerang.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Menurut dia, baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama demokratis dan tidak melanggar konstitusi.
Namun, ia menekankan setelah beberapa kali dilakukan Pilkada langsung, perilaku masyarakat Indonesia yang ramah dan santun berubah. Dia menilai perubahan itu karena perpecahan masyarakat.
"Saling sikut, saling menyerang, saling memaki, saling menjatuhkan bahkan menjadi permusuhan yang berkepanjangan, memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan," kata Teddy, dalam keterangannya, Selasa, 7 Februari 2023.
Dia mengatakan seperti itu karena rakyat diibaratkan ikut bertarung bahkan bisa jadi pemeran utama. Teddy bilang pertarungan itu bahkan terjadi sampai ke tingkat paling bawah, termasuk keluarga.
"Contoh sederhana, semua grup Whatsapp dari keluarga, lingkungan RT, pekerjaan menjadi grup politik dan terjadi perpecahan di sana," tutur Teddy.
Pun, ia menambahkan karena lingkup kabupaten, kota dan provinsi, maka keterlibatan rakyat di pilkada langsung semakin dibutuhkan. Apalagi, kata dia, rakyat di setiap provinsi rata-rata punya 3 pilkada.
"Masing-masing melibatkan langsung rakyat untuk bertarung dengan rakyat yang lain. Semakin terasah perpecahannya," jelas Teddy.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi
- Istimewa
Teddy menekankan baik pilkada langsung maupun tidak langsung menghasilkan pimpinan hebat. Namun, juga banyak yang menghasilkan pimpinan yang lemah.
"Tapi, pilkada langsung adalah penyumbang terbesar perpecahan di negera ini dibandingkan dengan Pilkada tidak langsung," ujarnya.
Untuk diketahui, sebelum 2005, pilkada dipilih DPRD. Lalu, sistem berubah dengan pilkada dipilih langsung oleh masyarakat sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Budi Gunawan Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Aparat yang Tak Netral di Pilkada
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitas di Pilkada 2024.
