Respons Usulan Jabatan Gubernur Dihapus, Haedar: Jauhkan Ide yang Buat Masyarakat Terpecah
- Dok. PP Muhammadiyah
VIVA Politik - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara terkait wacana penghapusan jabatan Gubernur. Wacana penghapusan jabatan Gubernur ini sempat dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Haedar menyampaikan perlu kajian akademik yang mendalam sebelum mengambil keputusan terkait jabatan Gubernur akan dihapus atau tetap seperti saat ini. Dia mengatakan demikian karena wacana tersebut berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia.
"Ini menyangkut masa depan bangsa. Kita belajar dari reformasi. Oke reformasi itukan gelombang perubahan besar sehingga tidak semua tercover secara jernih, secara akademik," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin 6 Februari 2023.
Haedar mengatakan jangan sampai tanpa kajian akademik tapi sebuah gagasan kemudian begitu saja jadi keputusan.
"Jangan setiap muncul gagasan lantas menjadi keputusan tanpa kajian akademik yang mendalam," jelas Haedar.
Pun, dia mengingatkan saat ini merupakan tahun politik. Menurut dia, pra elite politik harus ikut menurunkan tensi politik.
Bagi dia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi hal-hal kontroversi yang kontraproduktif.
"Turunkanlah tensi, hal-hal yang kontroversial. Yang membuat kita ini menjadi kontraproduktif. Jauhkan ide-ide yang membuat masyarakat terpecah belah lagi," sebut Haedar.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir.
- VIVA/Cahyo Edi
Menurut dia, lebih baik saat ini fokus ke Pemilu 2024. Sebab, masa depan bangsa ada di tahun 2024
"Sekarang semua fokus ke 2024 sebagaimana yang sudah menjadi komitmen. Hal-hal yang ingin menjadi perubahan, reformasi dan macam-macam diagendakan setelah itu," ujar Haedar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melempar usulan agar jabatan gubernur dihapus. Dia beralasan jabatan gubernur tidak efektif.
