Prabowo Bungkam soal Isi Perjanjian Anies-Sandiaga, Sufmi Dasco: Jangan Dijawab Pak!
- Gerindra TV
VIVA Politik – Ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto bungkam ketika dirinya ditanyain perihal perjanjian politiknya dengan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan pada tahun 2017 silam. Perjanjian itu diketahui terjadi ketika Pilkada DKI Jakarta 2017.
Prabowo tampak terdiam membisu ketika ditanyai perihal perjanjiannya dengan Anies dan Sandiaga kala itu.
Momen itu terjadi ketika Prabowo Subianto tengah menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media terkait pencalonannya sebagai capres tahun 2024 nanti. Tak hanya itu, Prabowo pun terus menjawab ketika awak media bertanya terkait siapa yang bakal mendampingi cawapres nantinya, saat Prabowo maju di capres 2024.
Ternyata, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tampak memberikan bisikan kepada Prabowo agar tidak menjawab terkait perjanjian politik dengan Anies dan Sandiaga.
Ketua Umum DPP Prabowo Subianto.
- ANTARA FOTO
"Jangan dijawab, Pak. Jangan dijawab," ujar Dasco sambil berikan gerakan bisikan ke Prabowo.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, kembali berbicara mengenai perjanjian tertulis antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Sandiaga, perjanjian tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini.
Sandiaga mengaku masih komitmen dengan janji politik yang pernah dibuatnya pada bulan September tahun 2016 lalu. Perjanjian di atas materai itu dibuat menjelang pendaftaran Pilgub DKI 2017.
"Itu terkait Pilgub 2017, malam itu kita tanda tangan, Saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies sebelum mendaftar ke KPU DKI tahun 2016, bulan September," Sandiaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.
Sandiaga menegaskan bahwa saat itu surat perjanjian ditulis oleh Fadli Zon. Namun dia menyebut bahwa surat perjanjian tersebut saat ini ada di tangan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
"Saat itu yang 'ngedraf' dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco, jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," kata Sandiaga.
Ketika ditanya lebih detail mengenai surat perjanjian tersebut, Sandiaga enggan menjelaskannya. Namun Sandiaga tidak menampik apabila dalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan terkait pemilu Presiden.
"Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan, koalisi waktu itu kan ada Gerindra dan PKS tapi kan paslon-nya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo," kata Sandiaga.
Sandiaga mempersilakan wartawan untuk menanyakan kepada Fadli Zon atau Sufmi Dasco. "Perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri maka perjanjian itu akan berlaku, tapi mungkin isinya nanti bisa disampaikan, apalagi sekarang saya sama-sama bertugas di pemerintahan bersama Pak Prabowo, jadi pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias," ujar Sandiaga.
ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik
33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.
