Kadin Dukung Langkah Buwas Berantas Mafia Beras, Pedagang Nakal Diyakini Akan Berpikir Ulang

Ilustrasi Stok Beras
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

VIVA Politik – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mendapat dukungan dari Anggota Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rekha Lena untuk memberantas mafia beras.

Industri Serap 43% Kebutuhan Listrik, Kadin Dorong Kemitraan Swasta dalam RUKN 2024-2060

Anggota Kadin sekaligus pengusaha itu mengatakan bahwa tindakan tegas Buwas terkait pengoplosan beras Bulog, dapat memberantas mafia beras.

"Saya dukung 1.000 persen langkah Pak Buwas. Ini (penegakan hukum) jadi cara paling efektif untuk memberantas mafia beras," ujar Rekha dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu, 5 Februari 2023.

Kadin dan Kemenaker Bakal Bentuk Task Force Bahas UU Ketenagakerjaan Baru

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) di Istana Kepresidenan, Jakarta

Photo :
  • Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Selain itu, Rekha juga menilai langkah yang dilakukan Buwas akan membuat harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah akan menjadi lebih stabil.

Ditunjuk Jadi Ketua Kamar Dagang India-Indonesia, Anindya Bakrie: Bagus Buat Indonesia!

Dengan adanya sikap yang diambil Buwas tersebut, akan dapat meminimalisir tindakan buruk yang dilakukan oknum pedagang yang curang. Sehingga, stok beras pun akan lebih terjaga lantaran tidak digunakan untuk mencari keuntungan.

"Saya juga optimis, langkah tegas Pak Buwas ini akan berdampak pada stok beras. Sebab, para pedagang yang ambil untung dari keadaan tersebut akan berpikir ulang jika ingin mengulangi kejahatannya."

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso

Photo :
  • VIVAnews/Mohammad Yudha Prasetya

Sebelumnya diberitakan, bahwa Buwas menemukan adanya beras yang dioplos saat sedang menyidak beberapa gudang pedagang beras di PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur.

Saat melakukan sidak, Buwas menemukan dua pedagang curang yang diduga melakukan penyelewengan terhadap beras cadangan beras pemerintah (CBP).

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya