DPW PPP Jatim Targetkan 11 Kursi Legislatif di Pemilu 2024
- Istimewa
VIVA Politik – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus tancap gas jelang perhelatan Pemilu 2024. Salah satunya dengan melakukan bedah daerah pemilihan (dapil).
Kali ini, DPP PPP melaksanakan bedah dapil bersama DPW PPP Jawa Timur (Jatim). Hasilnya, DPW PPP Jatim sepakat bekerja keras agar meraih target sembilan kursi di DPR RI.
“Dalam bedah dapil, ibu ketua wilayah sudah memaparkan secara detail. InsyaAllah DPP PPP dan saya optimis DPW PPP Jatim bisa meraih target yaitu 11 kursi di DPR RI,” kata Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, usai bedah dapil di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Februari 2023.
Mardiono menjelaskan, Jatim merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar. Sehingga diperlukan perlakuan khusus untuk menaikkan jumlah perolehan suara.
“Jatim termasuk daerah provinsi yang jumlah penduduknya besar dan pemilihnya besar, karena itu ada treatment khusus. Sebab, di Jatim pun termasuk lumbung perolehan suara PPP,” ungkapnya.
Dengan bagusnya konsolidasi dan kekompakkan di dalam internal partai, Mardiono pun yakin perolehan target kursi bisa dicapai.
“Kondisi dan konsolidasi internal khususnya di Jatim bagus. Bahkan semuanya kompak. Ada juga tokoh yang pada 2019 lalu absen, sekarang tampil kembali bersama tokoh baru bersama di PPP Jatim,” tambahnya.
Sementara, Ketua PPP DPW Jatim sekaligus Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengaku senang dengan adanya kegiatan bedah dapil. Menurutnya, dengan adanya bedah dapil bersama DPP PPP bisa semakin mematangkan persiapan bakal calon DPR RI di Pemilu 2024.
“Secara internal kita sudah melakukan penataan caleg maupun persiapan dari DPC. Insyaalah se-Jatim siap memenangkan PPP di 2024 nanti,” ujar Mundjidah.
Adapun hingga saat ini, konsolidasi terkait pemenangan pada Pemilu 2024 sudah dilakukan dari DPP PPP dan DPW PPP Jatim.
Antara lain melakukan kunjungan dan silaturahmi ke para kiai atau ulama, ke tokoh nasional, dan masih banyak lainnya.
Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold
GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.
