Bahas Kondisi Papua, Komisi I DPR Sindir KSAD Dudung Absen
- Instagram @dudung_abdurachman
VIVA Politik - Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta tiga kepala staf angkatan. Namun, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman absen dalam rapat tersebut.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid pun mempertanyakan ketidakhadiran Dudung. Sebab, Dudung mengutuskan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen Agus Subiyanto.Â
Sementara, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Fadjar Prasetyo hadir.
"Pak Agus, saya mohon maaf, bukan tidak apa ya, (Bukan) tidak suka Pak Agus ada. Tapi kami ingin menyampaikan dulu, kenapa kemudian diganti oleh Pak Wakasad. Karena saya juga baru tahu pagi ini, Pak," kata Meutya di ruang Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Kamis, 2 Februari 2023.
Meutya mengatakan, pihaknya baru mengetahui Dudung absen rapat dan mengutus perwakilannya. Belum ada koordinasi dengan Sekretariat Komisi I terkait alasan absennya Dudung.
Apalagi, kata dia, dalam agenda rapat kerja kali ini akan membahas situasi di Papua. Dengan demikian, perlu kehadiran dari KSAD Dudung.
"Biasanya selalu ada komunikasi lebih awal, tapi ini Pak KSAD tidak hadir. Kami seluruh pemimpin baru tahu hari ini karena kita sebetulnya mau bahas Papua," tutur Mautya.
"Papua itu sebetulnya perlu (kehadiran KSAD), meskipun kami yakin Pak Wakasad juga nanti bisa menjawab dengan baik," lanjut Meutya.
Kemudian, Panglima TNI Yudo memberikan surat ke pimpinan Komisi I DPR perihal alasan Dudung absen. Dari keterangan surat itu, Dudung absen karena sedang dalam lawatan ke Korea Selatan untuk bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat negara tersebut.
Meski tahu alasan Dudung absen dari surat yang diantar Panglima, Meutya mewakili Komisi I tetap menyayangkannya. Kata dia, mestinya Dudung juga kirim surat langsung tanpa diwakili.
Namun, meski tanpa kehadiran Dudung, rapat Komisi I dengan pimpinan TNI itu tetap berlangsung secara tertutup. Hal ini sebagaimana permintaan Panglima TNI Yudo Margono.
"Izin ibu ketua dan para anggota, kalau diizinkan tertutup. Nanti biar kami yang menjelaskan pada media di luar," kata Panglima Yudo.
Â