PKS Desak Jokowi Copot Kepala BRIN gara-gara Koordinasi Buruk dan Kerap Bikin Kehebohan
VIVA Politik – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot dan mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sekarang dijabat Laksana Tri Handoko.
Mulyanto menyebut Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan anggaran, badan yang dipimpinnya. Akibat kegagalan tersebut muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN.
"Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya. Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja," kata Mulyanto kepada awak media, Selasa, 31 Januari 2023.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko
- brin.go.id
Mulyanto meengaku heran sejak awal pembentukan BRIN hingga sekarang proses transisional belum selesai, baik dari aspek sdm, organisasi kelembagaan, anggaran. Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyebut kapasitas impe\lementasi program sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul beberapa kasus terkait BRIN.
Mulyanto mencatat sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat yang disebabkan tidak rapinya koordinasi di BRIN.
Ia juga menyinggung peristiwa kehebohan masyarakat Banten akibat pernyataan salah satu peneliti BRIN. Ketika ada indikasi awal akan terjadi badai besar, salah satu peneliti BRIN, tanpa melakukan koordinasi dan validasi data langsung tampil membuat pernyataan bahwa akan ada badai besar di banten. Akibatnya warga panik.
"Apa kewenangannya? Walaupun saya tahu BRIN melakukan studi early warning system dengan bantuan Jerman. Data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG," kata Mulyanto.
"Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detail, kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," imbuhnya.
Petugas BMKG melakukan pemantauan cuaca (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Karena itu, kata Mulyanto, dengan kondisi seperti ini, tidak heran bila BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN, Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM, dan masih banyak masalah lainya.
"Jadi cita-cita ingin mengonsolodasikan, mengintegrasikan lembaga riset tidak terjadi. Yang bisa dilakukan kepala BRIN saat ini hanya menggabungkan status kelembagaan saja. Di dalamnya konsolidasi anggaran, program, tidak jalan. Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp 24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp 6 sampai Rp 7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur," katanya.
