Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Ini Alasannya
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik –  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau karib disapa Cak Imin mengusulkan pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur dihapus. Sebab menurutnya, pemilihan langsung gubernur melelahkan dan fungsinya tidak terlalu signifikan dalam tata pemerintahan.
"Makanya PKB sih, mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung, hanya Pilpres dan Pilbup (pemilihan bupati) dan Pilwalkot (pemilihan walikota). Pemilihan gubernur tidak lagi, karena melelahkan," kata Cak Imin di sela-sela acara Sarasehan Nasional Satu Abad Nadhlatul Ulama bertajuk 'Satu Abad Kebangkitan Ulama Menuju Masa Depan Kebangkitan Bangsa' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.
Anies dan sejumlah Kepala Daerah hadir di JCC mendengarkan arahan Jokowi
- Dok. Istimewa
Menurut Imin, ke depannya tata pemerintahan perlu dievaluasi secara komprehensif. Salah satunya meniadakan posisi Gubernur lantaran hanya perpanjangan tangan pemerintahan pusat.
"Kalau perlu nanti Gubernur pun nggak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," kata Cak Imin.
Cak Imin lalu berbicara soal salah satu kelemahan era reformasi, yakni politik yang pragmatis dan kompetisi yang tidak ada hentinya. Tampaknya, kata dia, damai, tetapi kompetisi tidak pernah berhenti selama 24 jam.
"Ini sistem yang melelahkan, di mana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," kata Cak Imin.
Ilustrasi surat suara di pemilu
- vstory
Karana itu, Cak Imin memandang, sistem politik reformasi harus direformasi total. Pasalnya, akan membuat aktivis-aktivis NU susah menduduki jabatan publik karena berhadapan dengan politik pragmatis di lapangan.
"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stress duluan karena  modalnya cekak, popularitasnya juga rendah. Nah ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total," imbuhnya.
