LP3ES: Dinasti Politik Memperlambat Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA Politik – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fahmi Wibawa berpandangan konsolidasi demokrasi urgen untuk dilakukan bangsa Indonesia pada tahun 2023 guna mencegah terjadinya kemunduran demokrasi.
“Apa yang disebut dengan konsolidasi demokrasi menjadi sangat urgen untuk (dilakukan) pada tahun 2023 guna mengerem kemunduran demokrasi yang berlangsung terus menerus selama tiga tahun terakhir,” ujar Fahmi dalam Peluncuran Outlook 2023 “Ritual Oligarki Menuju 2024” sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube LP3ES Jakarta, di Jakarta, Minggu, 29 Januari 2023.
Menurut dia, sejak tahun 2021 LP3ES senantiasa menyuarakan fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi di Tanah Air. Bahkan, tambah Fahmi, dampak kemunduran demokrasi itu tidak hanya terasa di tingkat pusat, tetapi daerah.
Ilustrasi-Pelaksaan Pilkada Serentak di Indonesia.
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Dia mencontohkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti LP3ES ditemukan bahwa kemunduran demokrasi berupa pengumpulan kekuasaan di daerah dalam bentuk dinasti politik telah memperlambat pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Peneliti kami di LP3ES menemukan bahwa pengumpulan kekuasaan di daerah dalam bentuk dinasti politik pada akhirnya telah memperlambat pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah. Nah ini terjadi karena adanya pemusatan sumber daya yang ada di daerah itu dalam genggaman segelintir elite,” kata Fahmi.
Dengan demikian, lanjut dia, keberadaan oligarki di daerah sebenarnya telah berlangsung lama dan berdampak pada peningkatan perilaku koruptif, distorsi pelayanan publik, bahkan menurunnya kesejahteraan masyarakat setempat.
Ilustrasi Logistik Pilkada DKI Jakarta
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
Oleh karena itu, dia menekankan kepada seluruh pihak untuk mulai ikut terlibat mencegah kemunduran demokrasi di Tanah Air, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Salah satunya adalah dengan melakukan konsolidasi demokrasi, yakni upaya menyamakan cara pandang seluruh elemen bangsa untuk menjalankan agenda demokrasi secara bersama-sama," paparnya. (ant)
Bivitri Bilang Pilkada Jadi Pertaruhan Kekuasaan Jaga Stabilitas Politik
Pakar Hukum STIH Jentera, Bivitri Susanti mengingatkan masyarakat bahwa pada 27 November 2024, adalah ajang politik yang penting untuk menentukan calon kepala daerah.
