Demokrat Desak PPATK Ungkap Para Penerima Dana Kejahatan Lingkungan

Illegal Logging, salah satu kejahatan yang merugikan negara/Ilustrasi.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Septianda Perdana

VIVA Politik – Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto mendesak Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka nama-nama anggota partai politik yang diduga menikmati aliran dana hasil kejahatan lingkungan. Bambang juga meminta PPATK segera melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan Kerugian Negara di Kasus PT Timah Diproses Hukum, Ahli Hukum Beri Sorotan Tajam

"Jangan cuma statement. Mestinya PPATK koordinasi dengan KPK. Ini kan sudah menyangkut dugaan tindak pidana korupsi. Kalau serius PPATK segera buka datanya ke penegak hukum," kata Bambang kepada wartawan, Kamis, 26 Januari 2023.

Politikus Partai Demokrat itu juga meminta agar PPATK menjelaskan secara rinci dugaan aliran dana kejahatan lingkungan yang diterima anggota parpol.

Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu

Ilustrasi Kebakaran Hutan

Photo :
  • ANTARA FOTO/FB Anggoro

"Bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan pengawasan kalau PPATK juga tidak menjelaskan secara detail dan rinci," kata Bambang.

Anggota DPR Sebut Pengesahan Pimpinan-Dewas KPK Digelar Pekan Depan

Semestinya, kata Bambang, PPATK menindaklanjuti dugaan aliran dana kejahatan lingkungan ke anggota parpol tersebut dengan langkah konkret. "Kalau tidak menjelaskan dan tidak ada langkah konkret berarti PPATK membuat gaduh publik," ujarnya.

PPATK mengungkap aliran dana dari kejahatan lingkungan bisa mencapai Rp 1 triliun di satu kasus. Uang tersebut salah satunya mengalir ke anggota parpol.

Kayu sitaan hasil illegal logging di salah satu daerah (foto ilustrasi)

Photo :
  • Antara/ Amirullah

Aliran dana itu diduga nantinya bakal dipakai untuk logistik Pemilu 2024. Adapun temuan aliran dana itu merupakan hasil pengumpulan PPATK selama 3 tahun belakangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya