Soroti Bentrokan Pekerja di Morowali Utara, PKS Singgung Regulasi UU Bermasalah

VIVA Politik - Bentrokan antar pekerja di area tambang nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu, 14 Januari 2023 masih jadi sorotan. Insiden bentrokan itu menewaskan dua pekerja.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra menyampaikan bukan hanya di dalam negeri, tapi bentrokan maut itu juga menyedot perhatian luar negeri. Dia berpandangan jika ditelisik lebih jauh, hal itu dipicu persoalan regulasi UU dan politik hukum yang bermasalah. 

"Selagi persoalan regulasi ini tidak dituntaskan, maka persoalan-persoalan kerusuhan seperti itu akan terus terjadi di berbagai tempat," kata Indra, dalam webinar dengan tema 'Alarm Dampak Perppu Cipta Kerja dari Tragedi Morowali', di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

Menurut dia, kejadian itu saat ini terjadi di Morowali Utara. Namun, ke depan tragedi itu bisa saja terjadi di tempat-tempat lain. "Itu semua terjadi setelah pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja," tutur Indra.

Indra mengatakan, sikap PKS sejak awal menolak UU Cipta Kerja. Dia pun mendorong agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. 

"Sampai saat ini sikap PKS jelas dan konsisten, menolak UU Cipta Kerja," jelas Indra.

Pun, dia menambahkan jika penegakan hukum dan pemangku kepentingan berjalan sebagaimana mestinya, kerusuhan di PT GNI tak akan pernah terjadi.

Pembicara lain yakni Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan kerjasama dengan China saat ini memang mensyaratkan pelibatan mesin atau alat-alat berat lain dan tenaga kerja. 

Dia mengibaratkan dengan sindiran bahwa kerjasama dengan China seperti negara dalam negara. Hal itu yang menurutnya sulit untuk dikontrol.

"Karena di-backup dengan regulasi aturan-aturan negara yang kurang adab dalam berinvestasi. Oleh karena itu, kejadian di Morowali utara ini adalah kegagalan dari kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dari negara ini," lanjut Jumhur. 

Lalu, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) DJoko Heriyono, menyebut masalah di PT GNI bukan hanya masalah Serikat Pekerja. Namun, juga masalah bangsa ini yakni masalahnya kaum pekerja yang butuh perlindungan dari negara. 

"Di mana pekerja berhadapan dengan korporasi. Kalau koorporasi kuat dilindungi negara, sedangkan pekerjanya yang orang-perorangan tidak dilindungi oleh negara sangat berbahaya sekali," ujarnya.
 

Prabowo Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Kadin Kaji Dampaknya ke Dunia Usaha

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.

VIVA.co.id

29 November 2024