DPR Bikin Panja Food Estate, Sudin PDIP: Nggak Ada yang Palsu
- Dok. Istimewa
VIVA Politik - Komisi IV DPR sepakat membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mendalami pengembangan program lumbung pangan atau food estate di berbagai wilayah. Menurut Ketua Komisi IV DPR Sudin, tak ada program food estate yang palsu.
Sudin menduga data-data soal program food estate dimanipulasi atau di-mark up Kementrian Pertanian (Kementan).
"Perlu saya tegaskan tidak ada food estate palsu. Yang ada adalah data di-markup oleh kementrian pertanian dari hasil food estate," kata Sudin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementan, Selasa, 24 Januari 2023.
Dia menyebut, jika food estate palsu maka tak ada potensinya untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian. Dia bilang program food estate punya potensi tetapi data-datanya dimanipulasi.
Pun, Sudin merasa tergelitik dengan pemberitaan di media. Dia menegaskan kembali bahwa tak ada food estate palsu.
"Nggak ada yang palsu food estate. Kalau palsu itu berarti tidak ada food estatenya tidak ada potensinya. Tapi ini ada food estatenya yang kurang pas adalah laporan perihal produksinya," jelas Sudin.
Maka itu, ia menegaskan, Komisi IV DPR sudah sepakat membentuk Panja karena diduga ada banyak data palsu. Tugas panja nanti untuk menyelidiki food estate di berbagai wilayah.
"Kita sudah sepakat. Saya diminta untuk membuat Panja perihal food estate di beberapa wilayah," tuturnya.
Program food estate di sejumlah wilayah dinilai gagal karena tak capai target. Sebelum wacana Panja, Komisi IV DPR juga sempat melempar wacana pembentukan Panitia Khusus alias Pansus.
Presiden Jokowi Meninjau Food Estate di Kabupaten Wonosobo Jateng
- Agus Suparto/ Fotografer Presiden
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut program food estate bukan hal yang mudah. Dia mengatakan demikian karena sektor pertanian ada kendala atau faktor alam yang mempengaruhi hasil produksi tani.
"Bukan seperti membalik tangan. Berhadapan dengan lahan, berhadapan dengan hama, berhadapan cuaca, berhadapan dengan orang. Butuh kesabaran untuk mengurusnya," kata Syahrul di gedung DPR RI Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.
Ketua Komisi III DPR Sebut RKUHAP Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Untuk penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Komisi III akan meminta masukan dari berbagai pihak.
