Mardiono Ungkap Persiapan DPW Kaltim Dapatkan Kursi Lebih Banyak di Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Politik – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mendukung konsolidasi yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalimantan Timur (Kaltim) jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Harlah ke-50 PPP di Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Teman-teman di Kaltim ini konsolidasinya baik, semangat tinggi, dan insya Allah kami bertekad untuk mengirimkan kursi lebih banyak lagi di 2024 khususnya DPR RI,” tutur Mardiono, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kaltim, Senin, 23 Januari 2023.

Mardiono mengaku juga telah mengecek seluruh persiapan para bakal calon legislatif (bacaleg) di Kaltim. Menurut dia, semua persiapan sudah tersusun baik hingga ke calon DPR RI.

“Saya sudah mengecek kepada Pak Ketua Wilayah bahwa seluruh persiapan bacaleg di Kabupaten/Kota hingga DPR RI sudah tersusun baik. Setelah long list selesai dan sebelum menjadi daftar calon tetap (DCT) akan kami evaluasi dan putuskan,” ujarnya.

Sementara peringatan Harlah ke-50 PPP di Balikpapan ini dilaksanakan selama dua hari, diawali dengan rangkaian senam sehat yang dihadiri ribuan peserta.

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono

Photo :
  • VIVA/Rosikin
Hakim MK Anwar Usman dan Daniel Yusmic Beda Pendapat soal Hapus Presidential Treshold

Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke pondok pesantren, hingga tasyakuran sekaligus Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PPP Kaltim.

“Harlah ke-50 di Balikpapan ini dihadiri ribuan peserta dan kader yang didominasi perempuan milenial serta kaum ibu yang menunjukkan semangat bangkit kembali. Karena kalau sudah ibu, tentu akan bersama bapak dan keluarganya akan memenuhi suara PPP,” ujar dia. 

MK: Presidential Threshold Batasi Hak Konstitusi, Hanya Upayakan 2 Paslon Tiap Pemilu
Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

Presidential Threshold 20 Persen Dihapus MK, Menko Yusril: Pemerintah akan Lakukan Ini

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tetap menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi (M

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025