Ijtima Ulama Beri Deadline Cak Imin Deklarasikan Capres-Cawapres hingga Maret 2023
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diberi deadline Ijtima Ulama Nusantara hingga Maret 2023 untuk mendeklarasikan pasangan capres-cawapres 2023. Ijtima Ulama Nusantara sebelumnya digelar 13-14 Januari 2023.
Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri menjelaskan hal itu sesuai pengakuan Cak Imin. Menurut dia, diharapkan deklarasi dilakukan sebelum bulan Ramadan.
"Dalam podcast-nya, Cak Imin bicara bahwa ia dikasih deadline Maret sebelum puasa Ramadan untuk segera deklarasi siapa yang diusung sebagai pasangan capres-cawapres 2024," kata Ahmad, dalam keterangannya, yang dikutip pada Senin, 23 Januari 2023.
Iman mengatakan, Ulama Nusantara meminta kepastian peresmian pengusulan Prabowo Subianto dan Cak Imin sebagai bakal capres dan cawapres yang diusung koalisi PKB dengan Gerindra.
"Ulama sangat menunggu kapan deklarasinya, mereka minta sebelum Ramadan sehingga pada bulan puasa bisa mulai sosialisasi dan kampanye. Para Ulama Nusantara lagi semangat-semangatnya ini," jelas Iman.
Pun, dia menambahkan untuk menyukseskan Pilpres 2024, para ulama siap jadi bicara dan juru kampanye untuk keliling Indonesia. "Para ulama siap turun gunung," tutur Iman.
Ketua DPP PKB Bidang Informasi Ahmad Iman Sukri
- Istimewa
Seperti diketahui, PKB dan Gerindra pada Senin hari ini akan meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Peresmian Sekber ini rencananya dihadiri langsung Prabowo dan Cak Imin.
"Mudah-mudahan ini awal yang baik, dan Maret bisa deklarasi sesuai permintaan para Ulama, kalau meleset tentu ada evaluasi," ujar Iman.
Gerindra dan PKB resmi mengumumkan koalisi bersama menuju Pilpres 2024. Koalisi kedua parppol itu dideklarasikan di Sentul, Bogor, pada Sabtu, 13 Agustus 2022. Saat itu, baik Prabowo dan Cak Imin hadir langsung serta sempat menandatangani kesepakatan kerja sama koalisi.
Meski demikikian, poros dua parpol tersebut belum juga umumkan pasangan capres dan cawapres. Padahal, dari elektoral, dua parpol sudah cukup memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
