Kampanye Pemilu 2024 Cuma 75 Hari, Perludem: Ruang Gerak Sekarang Kosong
- YouTube VIVA
VIVA Politik - Masa kampanye Pemilu 2024 yang hanya 75 hari dikritik karena sulit untuk peserta termasuk capres atau cawapres menyampaikan politik gagasan. Dengan waktu hanya 75 hari, ada ruang gerak kosong yang mestinya bisa dioptimalkan.
Demikian disampaikan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini. Dia membandingkan masa kampanye Pemilu 2024 dengan 2019.
"Masa kampanye 75 hari itu jauh lebih pendek daripada 2019. 2019 itu 6 bulan 3 minggu. Nah, sekarang kan ruang geraknya kan kosong," kata Titi dalam diskusi VIVA The Interview Coffee Session yang dikutip pada Jumat, 20 Januari 2023.
Dia menyoroti seperti itu karena saat ini sudah ada parpol peserta pemilu. Pun, partai politik juga sudah punya nomor urut. "Nomor urut sudah tersedia. Tapi, masa kampanye baru mulai 28 November 2023," tutur Titi.
Menurut Titi, ada ruang kosong yang lama sekitar 11 bulan antara Desember 2022 hingga 29 Novemver 2023.
"Pertanyaannya mereka mau dibiarkan melakukan apa selama 14 Desember 2022 sampai 28 November 2023. Itu sebelas bulan loh waktunya," lanjut Titi.
Titi mengingatkan ada regulasi yang mengatur pidana terkait kampanye di luar jadwal.
"Apakah misalnya kalau mereka kampanye kita kenakan pasal pidananya. Karena di luar jadwal itu lumayan hukumannya. Apa kita mau over kriminalisasi. Penjara kita bikin penuh," ujar Titi.
Bagi dia, mestinya ada ruang gagasan yang difasilitasi untuk peserta pemilu. Ia heran karena sejak awal, Perludem sudah menyoroti masa kampanye yang pendek cuma 75 hari.
"Makanya sejak awal kami bingung ya mengapa kita kemudian takut sekali dengan masa kampanye yang panjang. Alasannya itu bisa membuat polarisasi. Menjamurnya jual beli suara, mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan lain sebagainya," sebut Titi.
Kemudian, ia menilai dengan kondisi sekarang, justru potensi gangguan itu muncul. Titi mengatakan sudah banyak pernyataan ada figur yang sudah kampanye di luar jadwal. Lalu, ada yang protes merasa belum kampanye.
Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam Diskusi The Interview Coffee Session
- VIVA.co.id/Feri Damayanti
Kata dia, mesti ada aturan agar disediakan fasilitas untuk mengisi ruang kosong. "Ini belum. Meminta agar difasilitasi ada pengaturan sosialisasi supaya tidak ada over kriminalisasi itu," tutur Titi.
Kemudian, Titi membandingkan dengan masa kampanye panjang, Pemilu 2019 sulit menghadirkan gagasan di 2019.
"Politik gagasan di 2019 itu sulit hadir ya. Nah, itu kampanyenya lama. Dan, pencalonannya juga maju. Sekarang pencalonan Oktober," jelas Titi.
"Apa yang diharapkan dari politik gagasan. Jadi, di satu sisi ini jadi tantangan besar di 2024," sebut Titi.
