PKS Kritik Cara Pemerintah Tangani Rusuh di PT GNI Morowali
- Humas Polda Sulteng
VIVA Politik – Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, mengkritik pemerintah yang dipandang terlalu lemah dalam menghadapi manajemen PT GNI (Gunbuster Nichel Industry). Ini terkait bentrokan di perusahaan tersebut di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Sabtu lalu, yang menewaskan 2 orang.
Sebagai pemegang otoritas kekuasaan, harusnya pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan, yang diduga menjadi penyebab bentrok maut Sabtu kemarin. Bukan sekadar meminta atau sebatas mengimbau.
Pemerintah, dikatakan, sudah seharusnya hadir dalam perkara yang serius seperti ini. Usut akar masalah bentrok ini secara objektif, sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.
"Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa," kata anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Kamis, 19 Januari 2023.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut mengatakan, sikap lemah itu seperti menunjukkan kita tidak punya wibawa di hadapan perusahaan tersebut. Padahal negara yang diwakili pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.
Melalui instrumen regulasi dan kelembagaan kementerian yang ada, lanjut Mulyanto, pemerintah harus dapat mengatur dan mengawasi. Ini untuk memastikan, bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," katanya.
Komisi X DPR Ultimatum Jangan Ada Nama Titipan dalam Penerimaan Murid Baru
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian mengingatkan kepada seluruh Dinas Pendidikan untuk tidak melakukan praktik curang menitipkan seseorang masuk sekolah favorit
