Momen Arsul Sani Goda Johan Budi: Kalau Ini Capresnya Ganjar Pranowo, Eh Salah
- DPR RI
VIVA Politik - Momen lucu terjadi saat Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Selasa, 17 Januari 2023. Ketika itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP menggoda Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi.
Arsul yang juga Wakil Ketua Umum PPP itu melontarkan canda soal capres dari PDIP. Awalnya. dia mengatakan Komunitas Pedulu Konsumen Meikarta punya peluang untuk memproses hukum ke Bareskrim Polri dengan pengawalan dari Komisi III DPR.
Ia pun menyebut rekan-rekan di Komisi III DPR yang ikut RDPU. Politikus pertama yang disebut Arsul adalah Anggota Fraksi Gerindra Habiburokhman.
“Apalagi baru datang ini Habiburokhman. Ini nggak main-main Waketum Partai Gerindra capresnya Pak Prabowo yang jelas," kata Arsul saat rapat di ruang Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, komplek parlemen, Senayan dikutip dari tvOnenews, Rabu, 18 Januari 2023.
Lalu, dia menunjuk Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Supriansa. Dia menyebut Golkar punya capres yaitu Airlangga Hartarto.
"Kalau ini Golkar capresnya Pak Airlangga Hartarto saya tahu,” tuturnya.
Kemudian, Arsul menunjuk Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Johan Budi yang kebetulan ada di sebelahnya. Dia menyebut Ganjar Pranowo adalah capres dari PDIP.
“Kalau sebelah saya (menunjuk Johan Budi) capresnya Pak Ganjar Pranowo, saya tahu,” kata dia. “Eh salah,” tutur Arsul seraya tertawa.
Politisi PPP dan Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani.
- VIVA/Eduward Ambarita
Dinamika politik menuju Pilpres 2024 memunculkan sejumlah figur yang digadang-gadang nyapres. Dari PDIP muncul dua kadernya yaitu Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pun, Johan Budi pernah mencuat gegara jadi inisiator Dewan Kolonel sebagai barisan pendukung Puan jadi capres 2024. Dewan Kolonel terdiri dari sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR.
Manuver pembentukan Dewan Kolonel ini sempat ditanggapi dinggin oleh relawan pendukung Ganjar. Begitu pun dari DPP PDIP juga menegur karena tak mengakui pembentukan Dewan Kolonel.
