2 Pekerja Tewas Imbas Bentrok, PKS Desak Pemerintah Cabut Izin PT GNI Morowali Utara
VIVA Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah mengevaluasi izin operasional PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), menyusul terjadinya bentrok antar kelompok pekerja, pada Sabtu kemarin, 14 Januari 2023.
Menurut Mulyanto, Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI sebab lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta Pemerintah tidak menganggap remeh bentrok yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Karena bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar.
Bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja. Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai.
"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," kata Mulyanto.
Karena itu ia mendesak Pemerintah mencabut Izin operasi smelter PT. GNI, kemudian dilakukan “audit teknologi”, bukan hanya terkait soal K3.
Yang dikhawatirkan, terang Mulyanto, adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang; komponen peralatan yang berkualitas rendah; serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat.
"Bila ini terbukti maka artinya pihak manajemen PT. GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan, karenanya sudah sepatutnya Pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen," kata Mulyanto.
Diketahui, kerusuhan terjadi di lingkungan PT. GNI tersebut dilaporkan menimbulkan dua orang korban jiwa (meninggal dunia), seorang TKI dan seorang TKA serta kerugian material yang cukup besar.
Dilaporkan pula terjadi penjarahan di asrama putri TKI serta pembakaran asset perusahaan. Sebanyak 70 orang telah ditahan kepolisian untuk diusut tuntas aksi anarkis tersebut.
Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkasson Hehi mengecam keras terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur pada Sabtu, 14 Januari 2023.
"Saya sangat menyesalkan bahkan mengecam keras aksi yang ditengarai dipicu oleh para provokator dari luar yang membawa agenda-agenda lain," kata Delis usai bertemu Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi di kediaman Kapolda Sulteng di Kota Palu, Minggu siang.
Delis mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran kepolisian dan aparat keamanan lainnya untuk menangani secara hukum para perusuh serta dapat segera memulihkan situasi keamanan yang selama ini berjalan kondusif agar industri kembali berjalan normal.
Bupati Morut menduga keras kerusuhan ini dipicu oleh provokator dari luar kepentingan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan industri nikel dengan membawa agenda-agenda mereka.
Korban TPPO di Myanmar Minta Pemerintah Indonesia Segera Pulangkan Mereka
Warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, minta bantuan pemerintah segera dipulangkan
