DPR Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Bentrokan Maut Pekerja WNI dan WNA di PT GNI
- VIVA/Supriadi Maud.
VIVA Politik - Pemerintah diminta turun tangan mengatasi bentrokan maut yang terjadi di industri pengolahan nikel PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Bentrokan yang melihatkan pekerja lokal dan asing itu menewaskan dua orang pekerja.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan pentingnya pemerintah agar turun tangan untuk mencegah dampak negatif kepada iklim investasi RI. Kekhawatiran itu muncul imbas bentrok yang terjadi di PT GNI tersebut.
“Pemerintah pusat harus turun tangan, karena saya berharap agar kasus ini tidak memunculkan kekhawatiran kepada iklim investasi di Indonesia,” kata Handoyo kepada wartawan, Senin, 16 Januari 2023.
Dia berharap ada langkah cepat dari pemerintah agar tak menganggu iklim invetasi di Indonesia imbas dari bentrokan tersebut.
Pun, dia khawatir jika kejadian tersebut akan berimbas terhadap stigma negatif kepada iklim investasi di Indonesia.
“Salah satu caranya diinvestigasi menyeluruh dan harus ada yang mempertanggung jawabkan (bentrokan),” ujarnya.
Situasi di lokasi tambang Morowali Utara yang terjadi bentrok antar pekerja.
- Istimewa/VIVA.co.id/ Supriadi Maud (Sulawesi Selatan)
Menurut dia, investigasi juga bisa dibuka secara terang benderang dan menyeluruh. Kata dia, investigasi tersebut mulai dari peran serta sisi perusahaan dan serikat pekerja atas isu-isu yang berkeliaran di sana selama ini.
“Lalu bagaimana kita mengedepankan asas kekeluargaan. Sebaiknya kita cooling down dulu di sana sambil mempercayakan penuh investigasi yang dilakukan pihak kepolisian,” jelas Handoyo.
Sebelumnya, bentrokan berdarah terjadi di industri pengolahan nikel PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulteng. Dalam kejadian ini, dua pekerja tewas dan sejumlah fasilitas dibakar.
Kunker ke Makassar, Once Mekel DPR Soroti Fenomena Perundungan di Sekolah
Menurut Once, langkah pemerintah dalam membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sudah benar.
