Disebut PDIP Hanya Hore-hore Tolak Pemilu Coblos Parpol, Golkar: Kami Tidak Sedang Pesta

VIVA Politik - Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Nurul Arifin menyoroti pernyataan dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Omongan Bambang Pacul menyindir 8 partai politik di DPR yang menolak sistem pemilu coblos partai sekadar 'hore-hore'

Nurul mengatakan, sikap delapan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup bukan merupakan pesta politik maupun sekedar 'hore-hore'. Dia mengatakan demikian saat acara diskusi 'VIVA The Interview Coffee Session' di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 14 Januari 2023.

"Kami tidak sedang pesta politik, kata "hore-hore" tidak tepat ya, kami tidak sedang bereuforia menghadapi satu tantangan ini," ujar Nurul.

Menurut dia, sikap delapan parpol itu merupakan bentuk keseriusan dalam pemilu mendatang. Maka itu, dia pun menyatakan keprihatinannya karena publik tidak peduli dengan isu tersebut.

"Iya (serius) dong karena ini bukan cuma soal partai tetapi juga soal partisipasi rakyatnya. Saya merasa prihatin karena publik tidak merasa 'aware' dengan isu ini," jelas Nurul.

Dia bilang, jika sistemnya tertutup, maka masyarakat tidak akan mengetahui siapa calon anggota legislatif (caleg). Dengan demikian, program-program yang ditawarkan oleh caleg itu juga tidak bisa diketahui.

"Padahal, ini melibatkan suara mereka, kalau sistemnya tertutup ya mereka tidak tahu calon-calonnya siapa saja tetapi kalau terbuka kayak gini paling tidak semua caleg bisa turun dan publik bisa mendapatkan pendidikan politik secara langsung," tutur Nurul.

Menurutnya, berbeda dengan sistem proporsional terbuka. Sebab, dengan proporsional terbuka, masyarakat bisa protes atau komplai kepada caleg yang dipilihnya. Nurul berharap agar proporsional tetutup tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Program bisa ditanyakan, kemudian komitmennya bisa dipertanyakan, dia paling tidak bisa kenal siapa yang mau dipilih. Istilahnya, kalau saya memilih anda, terus anda tidak komit, saya kan bisa komplain atau bahkan tidak memilih lagi. Kalau sekarang kalau sistemnya berubah, tidak bisa lagi seperti itu," ujar Nurul.

Diketahui, 8 partai politik parlemen yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN, Partai Demokrat, PKS menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Namun, hanya PDIP yang setuju proporsional tertutup kembali digunakan di Pileg 2024.

 

Sosialisasi Perda, Alia Laksono: Pemahaman Menyeluruh Masyarakat Sangat Diperlukan

Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengatakan kalau Peraturan Daerah atau Perda dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka sosialisasi penting

VIVA.co.id

25 November 2024