Mardiono Ungkap Peran Penting WPP Buat PPP Jelang Pemilu 2024

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono menerima audiensi WPP
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Politik – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menerima audiensi Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). Pertemuan tersebut membahas banyak hal, salah satunya terkait Pemilu 2024.

Ketua DPD Ungkap Dahulu Gugatan Puluhan Pihak soal PT 20 Persen Ditolak oleh MK

Mardiono menyebut peran sayap partai yang diisi oleh wanita sangatlah penting. Bahkan, ia berharap WPP bisa menjadi ujung tombak memperkuat partai di lapangan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.

“WPP ini bagian pelaksana, termasuk melakukan komunikasi di lapangan. Hasil dari para wanita ini bisa dikapitaliasi untuk kemajuan partai,” tutur Mardiono, di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 11 Januari 2023.

Mahfud Md Tegaskan Presidential Threshold yang Dihapus MK Ruang "Open Legal Policy", Apa Itu?

Sebagai wujud keberpihakan terhadap WPP, Mardiono mengaku akan mendukung setiap kegiatan sayap partai berlambang Kabah ini. Bahkan, ia mendorong WPP untuk membuat program konkret bagi perempuan.

Menkum Hormati Putusan MK Hapus PT 20 Persen tapi Ingatkan Ada yang Belum Diputuskan

“Ini bagian pergerakan partai, bahwa badan otonom (banom) yang menjadi sayap partai harus jalan beriringan,” ucapnya.

Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) temui Muhammad Mardiono

Photo :
  • Istimewa

Sementara itu, Ketua Umum WPP Ema Umiyattul Chusnah berharap kader wanita PPP bisa banyak yang duduk di parlemen. Serta, para kader wanita harus terus meningkatkan kapasitas diri untuk meraihnya.

“Seperti yang disampaikan ketum, kader perempuan juga harus meningkatkan kapasitas diri. Hal ini untuk mengambil posisi penting di kepemimpinan publik, sehingga keterlibatan perempuan dalam segala lini membawa proses inklusif di segala sektor,” ujar Ema.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

Presidential Threshold 20 Persen Dihapus MK, Menko Yusril: Pemerintah akan Lakukan Ini

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tetap menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi (M

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025