Koalisi Masyarakat Ungkap Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol, RDP Komisi II DPR Tertutup
- DPR RI
VIVA Politik – Komisi II DPR RI, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Pembahasan terkait dengan indikasi kecurangan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, Rabu, 11 Januari 2023.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Hadar Nafis Gumay, menjelaskan dugaan kecurangan saat tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024, hingga intimidasi yang diterima para anggota KPU di daerah.
"Itu memuat ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal 6 sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat. Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," kata Hadar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.
Hadar kemudian mengungkapkan, bukti-bukti percakapan dengan tangkapan layar yang ditampilkan di layar presentasi. Hadar menyebut, beberapa petinggi KPU RI yang diduga terdapat kecurangan tahapan verifikasi parpol.
"Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan barusan Pak Idham telepon saya, setelah bicara dengan Pak Idham dioper ke Pak Agus, yang isinya pertama saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idham, Pak Agus, Pak Drajad Pak Sekjen sambil berkomunikasi Pak Hasyim yang sedang ada di Padang," jelasnya.
Dari penjelasan dari Hadar, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, meminta rapat menjadi tertutup. Hal itu sebab dugaan kecurangan menyebut nama-nama dalam institusi penyelenggara pemilu tersebut.
“Saya kira mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi perlu dikonfirmasi. Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," kata Doli.
Akhirnya! Ini Waktu Pramono-Rano Karno Ditetapkan Sebagai Gubernur dan Wagub Terpilih Jakarta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada awal Januari 2025.
