Beda Sikap Sistem Pemilu, Pengamat Sebut Golkar Kembali Berhadapan dengan PDIP
- ANTARA
VIVA Politik – Partai Golkar termasuk menginisiasi penolakan terhadap diberlakukannya kembali sistem pemilu Indonesia proporsional tertutup. Bersama dengan 7 partai lainnya, kemarin Partai Golkar menegaskan penolakan terhadap sistem tersebut.
Golkar menegaskan komitmennya, untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini. Berbeda dengan PDIP, yang setuju proporsional tertutup. Perbedaan padangan ini, membuat kedua partai besar ini saling berhadapan.
"Partai Golkar kan dari dulu memang selalu menjadi pesaing PDIP. Kalau sekarang Airlangga dengan Golkar bergabung dengan partai lain menolak proporsional tertutup, tentu Golkar punya harga diri. Golkar kan partai besar, Golkar ingin punya muruah sendiri dan tak ingin menjadi follower PDIP," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, saat dihubungi, Senin 9 Januari 2023.
Dalam sejarah pemilu, menurut dia Golkar sudah terbiasa berhadapan karena berbeda pilihan politik dengan PDIP. Hingga Golkar bisa menjadi partai terbanyak kedua mendapat kursi di parlemen di bawah PDIP.
Kali ini, soal sistem pemilu, Golkar dan PDIP berbeda kembali. Golkar dan 7 partai lainnya setuju tetap terbuka, sementara PDIP mengusulkan tertutup.
"Golkar punya pengalaman terkait dengan persoalan pemilu, kalau Golkar menolak proporsional terutup itu artinya Golkar berpandangan jauh bersama-sama partai lain ingin menjaga klutur demokasi yang sehat," kata Ujang.
Ujang beranggapan, proporsional terbuka dimana rakyat memilih langsung wakilnya di parlemen, harus didukung. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini, jika menggunakan proporsional tertutup cukup rawan untuk terjadinya nepotisme.
"Mungkin saja mereka mengiginkan caleg-calegnya yang manut dan tunduk patuh pada partai, bisa juga keluarga-keluarganya. itu yang akan terjadi kalau proprorsional terutup dieksekusi oleh Mahkamah Konstitusi," kata Ujang.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen mereka untuk tetap menggunakan proporsional terbuka. Padahal, saat pemilu masih proporsional tertutup, Golkar berjaya saat itu.
"Kalau soal tertutup-tertutup, Golkar sangat berpengalaman. Dulu dengan sistem tertutup Golkar jadi pemenang pemilu. Tapi kita ingin kebersamaan dengan partai-partai lain. Ingin demokrasi maju. Ingin rakyat punya kedaulatan menentukan wakilnya" kata Airlangga sebelum konferensi pers bersama di Hotel Dharmawangsa, Minggu, 8 Januari 2023.
“Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” kata Airlangga.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 itu, proporsional terbuka pilihan tepat sesuai dengan keputusan MK Nomor 22-24/PUU6/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu.
Tuding Ada Mobilisasi Pejabat Daerah di Pilkada 2024, Megawati: Demokrasi Terancam Mati!
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan pandangan politiknya terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
