Kata Mahfud MD Soal 8 Parpol Tolak Proporsional Tertutup
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Delapan partai politik melakukan pertemuan membahas soal penolakan wacana ingin dikembalikan lagi sistem pemilu proporsional tertutup pada Pemilu 2024, hari ini. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan, Mahfud MD, meresponsnya.
"Silahkan saja," kata dia kepada wartawan, Minggu 8 Januari 2023.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan pemerintah tidak boleh bersikap. Sebab partai yang menentukan pilihannya bukan pemerintah. Kata dia, pemerintah tidak boleh melarang dan menyuruh. Apabila ada partai yang tidak ikut dalam pertemuan itu hari ini, Mahfud MD mengatakan pemerintah juga tidak akan ikut campur.
Parpol tolak pemilu sistem Proporsional tertutup
- ANTARA
"Karena partai itu yang menentukan pilihannya sendiri dan MK yang memutuskan," kata dia.
Untuk diketahui, delapan partai politik parlemen melakukan pertemuan untuk membahas sikap masing-masing untuk menolak isu sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Pertemuan digelar di Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Minggu, 8 Januari 2023.
Tampak, ketua umum tujuh partai politik dan perwakilannya yang hadir yaitu Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PKB, PAN, PPP, Partai Demokrat, dan Partai NasDem. Sementara, bendera Partai Gerindra ikut dipajang cuma perwakilan dari pengurus atau elitnya tidak terlihat di lokasi alias absen.
Adapun, elit politik yang hadir yaitu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan bersama Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Muladi.
Kemudian Partai NasDem diwakili Wakil Ketua Umum Ahmad Ali dan Sekretaris Jenderal, Johnny Plate; Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin); Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Habib Aboebakar Alhabsyi. Sedangkan, Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menjelaskan pertemuan partai politik hari ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait sikap mereka menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Akademisi Antikorupsi Bersuara Desak Bebaskan Mardani Maming Korban Mafia Peradilan
Kesesatan hukum dalam perkara Mardani H Maming memperkuat fakta bahwq mafia peradilan di Indonesia masih leluasa berkerja, misalnya pada kasus Mardani H Maming.
