Kritik Wacana Pemilu Proporsional Tertutup, Jubir PKB: Malapetaka Bagi Demokrasi

VIVA Politik - Wacana Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 yang kemungkinan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup menuai penolakan. Sistem proporsional tertutup dinilai banyak kekurangan.

Juru bicara PKB, Dira Martamin mengkritik sistem pemilu tertutup hanya akan jadi malapetaka bagi demokrasi Indonesia. Menurut dia, hal itu akan membuat rakyat pemilih tak bebas menentukan calon legislatifnya.

"Aduh, ini tuh kabar buruk pakai banget. Dan, akan jadi malapetaka bagi sistem demokrasi kita. Rakyat nggak bebas dalam menentukan siapa calon legislatif yang berhak mewakilinya di DPR," kata Dira, dalam keterangannya, Jumat malam, 6 Januari 2023.

Dia menyoroti sistem pemilu tertutup karena memiliki kewenangan penuh menunjuk legislator di parlemen adalah partai. Menurut dia, hal itu berbeda dengan sistem pemilu proporsional terbuka. 

Ia bilang dengan proporsional terbuka maka rakyat memiliki daulat penuh untuk menentukan calonnya sendiri.

"Kalau kata WS Rendra, bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung. Mereka tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil mereka di dewan perwakilan?" jelasnya.

Pun, dia menyinggung pemilu proporsional tertutup dikhawatirkan bisa menghambat proses regenarasi politisi. Dia mengatakan, saat para legislator hanya ditunjuk partai, maka akan terjadi kejumudan dalam tubuh partai.

"Ya, kalau begini kan itu-itu lagi aja. Yang punya duit pasti yang dipilih. Dan dikhawatirkan ini bisa jadi bencana politik yang sistematik," tuturnya.

Dira mengatakan bencana politik yang sistematik karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena merasa nyaman dan tak perlu melakukan inovasi. Kedua, yang dipilih partai nanti yang nyumbang. 

Menurut dia, yang nyumbang nanti pas terpilih bukannya bekerja wakili aspirasi rakyat malah sibuk cari balik modal. 

"Yang ketiga, ini gue lihat seperti pengkhianatan ke rakyat. Rakyat seperti beli kucing dalam karung. Ini ancaman semakin memperkuat oligarki di Indonesia," jelas Dira.

Lebih lanjut, dia mengkritik proporsional tertutup bisa menghambat regenerasi para kaum milenial dan gen Z untuk terjun ke dunia politik. Sebab, sistem itu hanya memunculkan antipati di generasi milenial dan gen Z. 

"Kita generasi milenial mau beli rumah aja bingung setengah hidup ditambah sistem yang begini. Mana ada yang mau bro ngikut politik," tuturnya.

"Gue beruntung PKB ngasih privilege ke seorang karyawan swasta kayak gue. Coba lihat partai mana yang ada karyawan swastanya di struktur organisasi mereka," jelas Dira

Untuk diketahui, Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup kembali mencuat. Hal itu karena adanya uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN

Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.

VIVA.co.id

21 November 2024