Tahun 2023 Tak Ada Lagi Isu Penundaan Pemilu, Kata Ketua Bawaslu
- ANTARA/Tri Meilani Ameliya
VIVA Politik – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kepada masyarakat.
"Catatan kritis kami, kami tetap, pertama kali, mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggara pemilu dengan baik kepada masyarakat," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi media bertajuk "Catatan Kinerja Pengawasan Pemilu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023" di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2023.
Dengan demikian, kata Bagja, masyarakat mengetahui bahwa setiap tahapan pemilu itu dilaksanakan dengan baik oleh KPU sehingga isu penundaan Pemilu 2024 pun dapat diredam.
Ilustrasi pemungutan suara saat pemilu.
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Keterbukaan tersebut, katanya, dapat diterapkan oleh KPU RI dalam beberapa tahapan pemilu yang sedang berlangsung saat ini, di antaranya, pencalonan anggota DPD RI dan pemutakhiran data pemilih.
"Apa itu (yang perlu dibuka pada masyarakat)? Tadi, pencalonan anggota DPD dan pemutakhiran data pemilih sekarang juga sudah dimulai. Oleh karena itu, saya kira secara bersama-sama, baik KPU maupun Bawaslu, sedang melakukan penyelenggaraan pemilu pada saat ini. Jadi, tidak ada kemudian isu penundaan pemilu," kata Bagja.
Ia menambahkan isu penundaan pemilu tahun 2024 yang ramai dibicarakan oleh berbagai pihak pada tahun 2022 tidak boleh terjadi kembali di tahun 2023.
Ilustrasi Pilkada.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
"Saya kira itu isu tahun 2022. Sekarang 2023, proses sedang berjalan sehingga tidak ada lagi isu-isu seperti itu dan kami kira isu-isu seperti itu isu tidak baik, tidak benar, dan insyaallah penyelenggaraan pemilu kita masih tetap on the track pada saat ini," ujarnya.
Selain Bagja, diskusi media yang digelar oleh Bawaslu RI dan Koalisi Pewarta Pemilu tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota Bawaslu, yakni Puadi, Lolly Suhenty, dan Herwyn J. H. Malonda. (ant)
KPU Sebut Cagub Papua Barat Daya yang Sempat Dibatalkan Bisa Ikut Pilkada
KPU Provinsi Papua Barat Daya sudah menerbitkan keputusan pembatalan pencabutan kepesertaan calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan tidak penuhi syarat
