Anak Buah Surya Paloh Bantah Isu Menteri Sekaligus Sekjen Nasdem Mau Mundur dari Kabinet
- Istimewa
VIVA Politik – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah isu yang menyebutkan bahwa seorang kader partai itu, Johnny G Plate, yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, akan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Enggak benar [mau mundur]. Saya barusan bicara sama Pak Johnny,” kata Ahmad Ali ketika dikonfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Kamis, 5 Januari 2023.
Kendati begitu, Ali tak mengetahui ihwal reshuffle atau perombakan kabinet Jokowi. Dia hanya memastikan bahwa kabar Plate, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, akan mundur itu tidak benar. Berdasarkan hasil pertemuannya dengan Johnny Plate, tidak ada informasi maupun isyarat tentang rencana pengunduran diri.
Menkominfo Johnny G Plate.
- Istimewa
Disinggung apakah kabar Plate mau mundur yang beredar juga telah didengar sang Ketua Umum Surya Paloh, Ali mengaku tidak mengetahuinya. “Pak Surya lagi di luar negeri. Tapi, menurut kami, kabar itu enggak benar."
Sehari sebelumnya, Johnny berbicara kepada wartan tentang rumor rencana reshuffle. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan reshufle Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo karena itu merupakan kewenangan Presiden.
"Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu Presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan Presiden. Itu sepenuhnya ada di Presiden," katanya di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, katanya, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi untuk perombakan kabinet. Begitu pula pendapat politikus lainnya tak akan memengaruhi keputusan Presiden.
Surya Paloh, HUT Partai Nasdem ke-11
- VIVA/M Ali Wafa
Isu-isu terkait perombakan kabinet yang memenuhi ruang publik, menurutnya, hanya akan menjadi diskursus politik tidak bermanfaat.
Sebaliknya, Johnny mendorong agar publik membangun semangat kegotongroyongan dan soliditas nasional guna menghadapi tantangan global yang kian dinamis, termasuk kabinet dan pemerintahan yang kompak demi menjaga stabilitas politik nasional.
"Jangan sampai situasi, di mana butuh stabilitas politik, soliditas nasional, kegotongroyongan, diganggu dengan isu-isu yang sepenuhnya menjadi hak Presiden; jangan. Lebih baik kami ngurus bagaimana bangun stabilitas," katanya.
