KIB Umumkan Capres setelah Lebaran, Kata Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin
- DPR RI
VIVA Politik – Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin memberi isyarat bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) segera mengumumkan figur yang akan diusung sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024.
"Kalau tadi akhir Februari kan disebut-sebutnya. Tapi, kalau saya melihatnya, mungkin setelah Lebaran, ya," ujar Nurul dalam keterangannya, Rabu 4 Januari 2023.
Nurul membeberkan alasan mengapa pengumuman capres KIB setelah hari raya Lebaran agar situasi kondusif antara menjalankan ibadah puasa serta ajang pencapresan. "Jadi, kita masih punya banyak waktu dan tadi juga dipasang-pasangkan," katanya.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berpidato pada penutupan Rapat Pimpinan Daerah II Partai Golkar Sumatera Utara di Kota Medan, Jumat, 23 Desember 2022.
- VIVA/B.S. Putra
Golkar, PAN dan PPP, yang tergabung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih mematangkan figur bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Belum ada keputusan dari ketiga partai itu siapa sosok akan diusung.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan ada partai politik lainnya yang akan bergabung dengan KIB. Tapi, saat ini masih dalam penjajakan komunikasi dan da belum mau membeberkan secara terbuka.
"Yang pastinya KPU sudah menetapkan waktunya. Masih menunggu partai bergabung dan masih dibicarakan. Sesudah itu, baru kita umumkan," kata Airlangga usai menghadiri penutupan Rapimda II Golkar Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, Jumat, 23 Desember 2022.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) bersama dengan ribuan kader partai di Hotel Dalton Makassar.
- VIVA/Supriadi Maud.
Airlangga mengungkapkan untuk tiket mengusung capres dan cawapres, KIB sudah memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR RI. Maka untuk mengumumkan pasangan capres dan cawapres tinggal menunggu waktunya saja.
Di sisi lain, Airlangga sebagai Menko Perekonomian RI, menjelaskan pemerintah Indonesia tengah berjuang untuk mengahadapi pemuliaan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Saat ekonomi normal, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
