Djarot Minta Menteri Nasdem Mundur, Johnny Plate: Banyak Politisi Rasa Presiden

VIVA Politik – Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate meminta Ketua DPP PDIP Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat untuk tidak merecoki urusan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Menurut Plate, perombakan jajaran pembantu kepala negara merupakan hak prerogatif dari seorang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur hak prerogatif Presiden. Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," kata Plate kepada wartawan, Rabu, 4 Januari 2023.

Saat ini, menurut Plate, lebih baik fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotorongan bangsa dalam menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan situasi geopolitik global.

"Nasdem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. Nasdem mendukung pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Maruf Amin," kata Plate.

Sebelumnya, Djarot menyindir dua menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Menurut Djarot, kedua menteri dari partai pimpinan Surya Paloh itu perlu dievaluasi Presiden Jokowi.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya (NasDem) lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.

Djarot menjelaskan alasan dirinya menyoroti kinerja Menteri Pertanian dan LHK. Sebab, Djarot merupakan anggota Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot.

Ketua KPK Imbau Menteri yang Belum Setor LHKPN: Saya Yakin Beliau-beliau Patuh

Selain menteri, KPK juga mengimbau LHKPN disetor oleh pejabat negara lainnya.

VIVA.co.id

4 Januari 2025