Soroti Internet JakWIFI Era Anies 'Dihilangkan', PKS: Tidak Lagi Gratis tapi Berbayar
- Istimewa
VIVA Politik - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI di bawah era Pj Gubernur Heru Budi Hartono terkait program internet gratis JakWIFI. Dia menyayangkan JakWIFI seperti dihilangkan karena warga masih membutuhkan.
Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli alias MTZ mengaku sampai kroscek ke lapangan terkait isu JakWIFI yang merupakan program Anies Baswedan saat jadi Gubernur.
"Sangat disayangkan bahwa JakWIFI gratis dihilangkan tahun ini. Setelah mendapat berita tersebut saya cek ke lapangan. Dan, memang benar itu bahwa Jakwifi tidak lagi gratis, tapi berbayar. Ada juga pengumuman yang mengatakan masih gratis tapi hanya 2 hari saja," kata MTZ saat dikonfirmasi, Rabu, 4 Januari 2022.
Dia menyoroti demikian karena meski sudah tak seperti di awal pandemi, wifi gratis masih dibutuhkan warga Jakarta. Menurutnya kebutuhan itu terutama untuk warga menengah ke bawah.
Sejumlah anak sedang menggunakan fasilitas free Wifi di kawasan Kali Ciliwung Condet, Jakarta, Sabtu (14/7/2012)
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
MTZ menekankan dengan internet gratis selain membantu warga juga mengajarkan agar lebih melek dalam informasi teknologi.
"Bahwa ada banyak hal yg dapat dilakukan dengan wifi. Dan pula, pertemuan-pertemuan saat ini sudah biasa memakai sarana zoom dan semacamnya. Sejak dari rapat RT, RW, karang taruna sampai rapat kabinet," tutur MTZ.
Pun, dia menduga anggaran wifi gratis itu seperti luput daru perhatian anggota DPRD DKI saat membahas APBD 2023. Dia mengingatkan berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan wifi gratis masih sangat diperlukan walaupun sudah tidak pandemi.
Lalu, dia pun memperlihatkan sejumlah keluhan dari warga Jakarta dari daerah pemilihannya soal ketiadaan wifi gratis.
"Saya berharap anggaran wifi gratis akan dihidupkan kembali pada anggaran perubahan APBD 2023 di pertengahan tahun nanti," sebut MTZ.
Penjelasan Pemprov DKI
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, menyampaikan klarifikasi soal kabar pencabutan akses layanan gratis atau JakWIFI. Ada kritikan dari mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, Tatak Ujiyat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan program JakWIFI
- VIVA/Syaefullah
Plt Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Raides Aryanto, menjelaskan internet gratis tidak dihilangkan. Tapi, kata dia, memang ada pengurangan sejumlah titik lokasi.
Dia mengatakan berkurangnya jumlah titik sebaran JakWIFI, dikarenakan program tersebut harus disesuaikan dengan nilai anggaran APBD 2023.
“Bukan dihilangin, artinya pengurangan anggaran itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Artinya karena pengurangan anggaran, jadi kuantiti berkurang,” kata Raides di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa 3 Januari 2022.
Raides menjelaskan, dalam anggaran APBD DKI 2023, program JakWIFI anggarannya hanya disetujui sebesar Rp 56 miliar. Pun, anggaran yang diajukan Diskominfotik sebesar Rp 174 miliar.
“Dari usulan anggaran kita itu 3.500 titik, sesuai dengan tahun lalu itu, pas finalisasi anggaran akhirnya ditetapkan angkanya sehingga terjadi penurunan. Akhirnya 1.263 titik,” ujar dia.
