Demokrat Tegas Tolak Sistem Pemilu 2024 Gunakan Proporsional Tertutup

VIVA Politik – Wakil Sekertaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho, menolak keras sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Ia menyebut, sistem tersebut bentuk kemunduran demokrasi Indonesia.

Ini mencuat, setelah adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ditambah lagi, Ketua KPU mengomentari kemungkinan perubahan sistem tersebut.

Saat ini, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Dimana masyarakat memilih caleg, yang mendapat suara terbanyak itulah yang terpilih. Sedangkan proporsional tertutup, adalah masyarakat memilih partai. Caleg yang terpilih berdasarkan pada nomor urut teratas.

"Pileg dengan sistem proporsional tertutup merupakan bentuk kemunduran demokrasi Indonesia," kata Irwan kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.

Menurut Irwan, kedaulatan rakyat harus ditegakkan. Kedaulatan rakyat, bakal tercipta jika masyarakat dapat menentukan kepada siapa aspirasinya diwakilkan.

"Di internal Partai Demokrat, kami membuka ruang kompetisi yang demokratis dan sehat secara setara. Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) mengamanahi kader-kader Partai Demokrat untuk membangun hubungan soliditas antara pemilih (masyarakat) dengan caleg dan partai secara paralel," ujarnya.

Irwan mengatakan, jika Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup maka hubungan caleg dan pemilih secara langsung akan terputus. Irwan menegaskan Partai Demokrat tak akan merekomendasikan wacana tersebut.

"Kami tidak merekomendasikan itu karena tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang demokratis, sehat, dan seimbang (check and balances)," kata anggota Komisi V DPR RI ini 

Irwan menambahkan, membangun kedekatan dengan pemilih adalah misi Partai Demokrat. Karena itu, klaim dia, Partai Demokrat siap menjadi kawah candradimuka sebagai salah satu fungsi kaderisasi, yaitu menciptakan pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan.

"Jangan atas nama prosedural seperti efisiensi anggaran, kepraktisan operasional, dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis tersebut malah mengalahkan hal bersifat substanstif seperti partisipasi publik, demokrasi, dan kedaulatan rakyat," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya

"Kami tidak merekomendasikan itu karena tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang demokratis, sehat, dan seimbang (check and balances)," kata anggota Komisi V DPR RI ini