Dave Golkar: Oligarki Akan Menguat Jika Pemilu 2024 Proporsional Tertutup
- VIVA/Lilis Kholisatussurur
VIVA Politik – Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari yang membuka kemungkinan sistem Pemilu 2024 kembali ke proporsional tertutup. Nantinya, dalam sistem ini penentuan calon anggota legislatif di semua tingkatan akan memberi kewenangan tinggi kepada Parpol, bukan individu caleg.
Menurut Dave, sistem proporsional terbuka untuk pemilu yang telat diterapkan untuk saat ini. Karena rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di Parlemen.
"Proporsional terbuka ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen, ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai atapun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik,” kata Dave dalam keterangannya, Jumat 30 Desember 2022.
Warga Papua melintas di dekat spanduk sosialisasi Pemilu 2019 yang dipajang di Kantor KPUD Wamena, Jayawijaya. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Bagi Dave, sistem proporsional terbuka masih yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sistem ini memberikan hak yang sama bagi siapapun untuk dipilih oleh rakyat.
"Ini memberikan semua kesempatan yang sama agar dapat terpilih dan juga mewajibkan para anggota Legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat. Jangan sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin mengontrol pergerakan bangsa," ujar Dave.
Menurut Dave, sistem proporsional terbuka masih relevan untuk Pemilu ke depan. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup akan membawa pada kemunduran berpolitik
"Dengan mendorong menjadi proporsional tertutup ini akan memperkuat sistem oligarki di dalam Partai dan justru hanya akan memberikan kekuatan kepada Partai untuk menentukan siapa yang mereka inginkan bukan yang masyarakat inginkan," ungkap Ketum Kosgoro 57 ini
Dave mengatakan, di Pemilu era demokrasi, yang harus diutamakan adalah hak suara rakyat. "Suara rakyat adalah suara Tuhan," ujar Dave.
Pemilu/Ilustrasi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Lebih jauh, Dave berpandangan, bila Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup maka ini adalah menghianati proses reformasi dan mencabut hak rakyat.
"Dan bahkan mencabut hak-hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk ditentukan oleh sekelompok elite yang akan menjalankan roda pemerintahan tanpa mendengar murni suara, kemauan, dan keinginan rakyat," pungkas Anggota DPR RI F-Golkar ini
Pramono-Rano Unggul Quick Count di Pilgub Jakarta, Ahmed Zaki: Optimis Dua Putaran
Dari hasil hitung cepat, ketiga pasangan cagub Jakarta tidak ada yang melebihi dari angka 50 persen.
