Kapolri: Kita Sepakat, Politik Polarisasi Harus Dihindari

Petugas KPPS memperlihatkan suara Pemilu 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA Politik - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan penandatanganan nota kesepahaman di Kantor KPU pada Kamis, 29 Desember 2022. KPU bersinergi dengan Polri untuk kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi pada Pemilu 2024.

Kapolri Perintahkan Pengamanan Pilkada Memasuki Perhitungan Suara Serentak Tetap Ketat

Menurut Sigit, substansi dalam nota kesepahaman ini bawah Polri dan KPU saling mendukung untuk kelancaran Pemilu 2024. Ia menekankan, Polri ingin setiap tahapan Pemilu yang sudah ditentukan KPU bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.

“Tentunya mulai dari hal yang bersifat pemutakhiran data sampai dengan mempersiapkan alat-alat kebutuhan logistik pemilu atau distribusinya,” jelas Sigit.

Cepat dan Mudah, 7 Trik Jitu Menghilangkan Tinta Ungu setelah Pemilu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah)

Photo :
  • dok Polri

Kemudian, dia mengatakan, Polri juga akan mengawal dan membantu pengamanan saat kegiatan pelaksanaan pencoblosan di TPS pada Februari 2024 mendatang. Hal itu termasuk penghitungan dan rekapitulasi mulai dari daerah hingga penghitungan pusat.

Jenderal Listyo Ungkap Tantangan Berat yang Dihadapi TNI-Polri

“Tentu yang jadi harapan kita Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih baik dibanding pemilu sebelumnya,” jelas dia.

Selain itu, Sigit mengimbau kepada semua elemen masyarakat dan parpol agar menghindari praktik polarisasi di Pemilu 2024. 

Menurutnya, pengalaman perhelatan pemilu sebelumnya yang memunculkan polarisasi mesti jadi perhatian.

“Kita sepakat namanya politik yang biasa kita sebut yang bisa membuat polarisasi, itu kita hindari. Kita tentunya punya pengalaman waktu lalu munculnya polarisasi karena penggunaan politik identitas,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya