Jadi Ujung Tombak Hadapi Pemilu 2024, Banom PPP Digembleng
- Istimewa
VIVA Politik – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono membuka Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) yang diikuti oleh seluruh badan otonom (banom) PPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di kawasan Sleman.
Mardiono menyebut, kegiatan ini diperuntukkan agar para banom siap menghadapi Pemilu 2024. Karena nantinya, banom akan menjadi ujung tombak dan berperan aktif untuk menyosialisasikan program kerja PPP.
“LKKD ini diikuti empat banom yang dilahirkan oleh PPP yaitu Gerakan Pemuda Kabah (GPK), Angkatan Muda Kabah (AMK), Gerakan Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). Banom ini kelak menjadi ujung tombak di Tempat Pemilihan Suara (TPS) dan akan berperan aktif mendorong masyarakat mempercayakan PPP,” tutur Mardiono, di lokasi, dikutip Kamis, 29 Desember 2022.
Ia berharap, agar ke depannya para kader di Provinsi DIY bisa bekerja secara maksimal untuk memperjuangkan keterisian kursi, khususnya di tingkat DPR RI.
“Jogja memang dua Pemilu terakhir tidak memperoleh kursi di DPR RI. Ke depannya, akan dipersiapkan dengan matang agar mendapat keterwakilan di DPR RI, sehingga aspirasi rakyat melalui PPP bisa diperjuangkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DIY Muhammad Yazid menuturkan, LKKD merupakan rangkaian kegiatan PPP DIY dalam menyambut Hari Lahir (Harlah) ke-50. Ia berharap, lewat LKKD para banom bisa menjadi mesin kemenangan pada Pemilu 2024.
“Diharapkan para peserta bisa menyampaikan kepada masyarakat umum apa yang didapat dalam LKKD. Karena banom akan membantu kami menjadi mesin kemenangan Pemilu 2024,” jelas Muhammad Yazid.
Adapun LKKD ini diikuti oleh sekitar 200 peserta dan akan dilaksanakan selama dua hari Rabu (28/12) hingga Kamis (29/12). Mereka akan mendapatkan materi kaderisasi dan kepartaian, materi kepemimpinan kader, kajian subuh, materi karate, outbond, dan lainnya.
Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold
GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.
